EVALUASI AKUNTABILITAS MONITORING DANA HIBAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) KABUPATEN BULELENG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) petunjuk teknis pertanggungjawaban baik dari segi penerima dana hibah maupun dari segi monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Buleleng, (2) penyebab penerima dana hibah dapat melakukan salah peruntukan dana hibah, (3) penanganan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menangani salah peruntukan dana hibah dan dampaknya bagi penerima hibah, dan (4) saran tindak yang membangun sehingga kesalahan yang dilakukan oleh penerima hibah tidak akan terjadi lagi pada penerima hibah lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei pendahuluan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) petunjuk teknis pertanggungjawaban baik dari segi penerima hibah dilakukan setelah penerima hibah merealisasikan dana hibah yang diperolehnya dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan pertanggungjawaban tim monitoring dilakukan secara berkala selama penerima hibah merealisasikan dana hingga melakukan pertanggungjawaban serta menyerahkan laporan monitoring akhir ke Bupati, (2) penyebab terjadinya salah peruntukan dikarenakan penerima hibah melanggar tiga asas yaitu asas kepatutan, asas rasional, dan asas manfaat, (3) penangan salah peruntukan diselesaikan dengan cara melakukan observasi mendalam lalu menindak dengan pending dana/pembatalan pemberian dana hibah, dan (4) saran tindak yang dapat penulis sumbangkan adalah agar tahap seleksi dan aturan dana hibah di kabupaten Buleleng lebih diperketat, agar nantinya tidak ada lagi salah peruntukan lainnya yang terjadi.
Kata Kunci : hibah, evaluasi, akuntabilitas

The study aimed at finding out (1) the technical manuals of the accountability of the grants both in terms of the recipients as well as in terms of monitoring made by the culture and tourism office in the local government Buleleng, (2) the cause of the problems when the grants had been misdesignated, (3) the actions made by the culture and tourism office in solving the problems of misdesignation and the impact for the recipient, and (4) advices and recommendations provided to avoid another fault made by other recipient. The study utilized a qualitative analysis with interpretative approach. The data were collected from two different sources, such as primary and secondary by using preliminary survey, deep interview, and documentation. The results of analysis indicated that (1) the technical instruction of the accountability of grants in terms of grant recipient when realizing it in terms of letter of accountability and the accountability made annually by the monitoring team during the period the recipient realizing it until making the accountability as well as handing the report of accountability to the head of regency (Bupati), (2) the causes of misdesignation were the recipient had violated three principles such as merit, rationale, and benefit, (3) the process of handling the misdesignation was conducted by making deep observation, then by giving real and direct action such as pending the grant even cancelation of the grant, and (4) the recommendation provided was by making more restricted selection and regulation about the grant in Buleleng regency, so that misdesignation could be avoided.
keyword : grant, evaluation, accountability