Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan
Main Article Content
Abstract
Menanggulangi kemiskinan bukan hal yang mudah, memang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai perumus kebijakan sosial untuk menekan kemiskinan. Tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap upaya menekan kemiskinan tetapi pemerintah daerah perlu juga gayung bersambut menekan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Sosial dana hibah dan bansos sesuai amanat Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Daerah. Secara khusus penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan dari indikator kefektifan kebijakan yakni tepat kebijakan, tepat proses, tepat target, tepat lingkungan dan proses. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi program cukup baik hanya kurang dimaksimalkan dalam target dan lingkungan eksternal. Pekerja sosial dalam hal ini dapat memaksimalkan perannya untuk intervensi dalam ranah kebijakan sebagai upaya memaksimalkan implementasi kebijakan dalam menekan kemiskinaan. Pekerja kedepannya harus difasilitasi untuk melakukan penelitian, evaluasi pada penerima manfaat dan advokasi target dan membantu memaksimalkan proses bagi implemenator kebijakan yakni Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai pelaksana.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with the Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Access)
References
Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng. In Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, 4(2), 98–115). https://doi.org/10.31955/MEA.VOL4.ISS2.PP98-115
Anggun, S. (n.d.). Mengintip program pengentasan kemiskinan sejak era Presiden Soeharto hingga Jokowi | merdeka.com. Retrieved December 27, 2021, from https://www.merdeka.com/uang/mengintip-program-pengentasan-kemiskinan-sejak-era-presiden-soeharto-hingga-jokowi.html
Badan Pusat Statistik. (2017). Badan Pusat Statistik. 335–358. https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325
Dharma, B. A., . S., & Slamet. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro PT. BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 43–50. https://doi.org/10.26858/JIAP.V6I1.2071
Kasmad. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara.
Lalu, S. U. O., Effendy, K., & Wildan, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb. Media Bina Ilmiah, 14(1), 1887–1902. https://doi.org/10.33758/MBI.V14I1.280
Nazir, M. (2015). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah. (n.d.).
Pramisita, A. A. D. dan M. S. U. (2020). Efektivitas dan Pengaruh Bansos terhadap Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Lansia Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 9(4), 780–809.
Prionggo, O. K., Aries, D., Lukman, S., Sinurat, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua. Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 11(2), 91–106. https://doi.org/10.54783/JV.V11I2.188
Ramly, R. Y., & Budiawan, S. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo. YUME: Journal of Management, 4(3), 157–164. https://doi.org/10.2568/YUM.V4I3.1056
Rukminto, I. (2008). Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada.
Sofi, I., Jenderal, D., Keuangan, P., Keuangan, K., & Korespondensi, J. A. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(3), 247–262. https://doi.org/10.33105/ITREV.V6I3.280
Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
Suharto, E. (2011). Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.
Suharto, E. (2013). Kemiskinana dan Perlindungan Sosial di Indonesia:Menggagas Model Jaminan Sosial Universal. Alfabeta.
Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. Ilmu Pemerintahan, 2(2), 786–796. https://doi.org/10.25147/MODERAT.V2I2.2696
Tangdililing, A., Maryuni, S., & Sitanggang, B. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN, 1(2), 1–21. https://www.neliti.com/publications/9581/implementasi-kebijakan-penyaluran-hibah-dan-bantuan-sosial-kemasyarakatan-di-kab
Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 28–42.