Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha

PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BULELENG

Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, Hartana — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Ketidakstabilan ekonomi ditengah masa pandemi covid-19, memberikan banyak dampak buruk, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebankrutan akibat pandemi Covid-19. UMKM tentu menjadi persoalan yang sangat penting demi kelangsungan roda perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pada masa pandemi yang diikuti dengan menurunnya sektor pariwisata juga berdampak pada menurunnya produktivitas para pelaku usaha UMKM termasuk di daerah Kabupaten Buleleng. Mengatasi hal tersebut, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing terutama dalam sektor peningkatan social media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengelolaan website. Dengan melakukan digitalisasi pemasaran, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkakan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi Covid-19. Perkembangan teknologi digital memungkinkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan secara online pula. Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk membantu memberdayakan pelaku UMKM dengan melakukan bantuan berupa pendampingan dalam pemanfaatan serta optimalisasi penggunaan media digital untuk melakukan promosi secara masif agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap awareness target konsumen dengan harapan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM.

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH DI ERA PANDEMI COVID 19 DI BIDANG KESEHATAN

Inten Kesuma Wati, Siti Fatimah — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Sejak masa kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan ini sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara sistematis pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Sejak awal bulan Maret 2020 pertama kali virus corona atau bahasa medisnya Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat dihentikan penyebarannya. Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah total 153 ribu kasus. Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab di sebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang. Artikel ini membahas tentang Politik hukum otonomi daerah di era pandemi Covid 19 di bidang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 peran dan fungsi pemerintah daerah belum optimal, puskesmas sebagai instansi pemerintah daerah terdepan belum berfungsi optimal, upaya pencegahan pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena puskesmas tidak didukung dengan anggaran yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan sumberdaya manusia yang terbatas peran dan fungsi ‘otonomi’ tersebut belum dapat diselenggarakan dengan optimal.

MODEL PENDIDIKAN PROFESI GURU BERASRAMA (MEMPERKUAT KARAKTER DAN PROFESIONALISME GURU ERA REVOLUASI INDUSTRI)

I Nengah Suastika — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 membawa semangat, nilai-nilai dan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Guru sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan gelar guru profesionl, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat dapat diperoleh melalaui portofolio, PLPG (program latihan prfesi guru) dan PPG (pendidikan profesi guru). Bertalian dengan pendidikan profesi guru selayaknya dilakukan dengan model kurikulum konsekutif. Artinya proses pendidikan guru professional mesti dilakukan oleh lembaga yang memiliki kemampuan khusus untuk membentuk calon-calon pendidik yang professional dengan tahapan yang bersifat berururutan dari menempuh sarjana pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik (S.Pd) dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berkenaan dengan itu, maka model pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas merupakan salah satu model pendidikan yang relevan untuk membentuk guru yang professional. Model pendidikan guru berasrama dan ikatan dinas lebih menjamin kualitas pendidikan guru professional, secara psikologis mahasiswa yang didik memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru, adanya jaminan pekerjaan setelah lulus, dan memiliki keilmuan yang bersifat linier. Di sisi lain sistem pendidikan guru berasrama dan berikatan dinas akan mampu membangun secara holistik karakter mahasiswa. Hal ini disebabkan karena interaksi sosial dan kehidupan akademik dapat dipantau dan diawasi secara penuh oleh pendidik dan pengelola asrama.

DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Muhammad Ragil Arighi Shunas, Hj. Siti Fatimah — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaanya. Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019. Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia. Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemuduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.

PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN MAHASISWA

Firda Nurfauziyanti, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa dan mendeskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi korelasional. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Untirta. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Untirta dari angkatan 2018-2021 sebanyak 235 mahasiswa, kemudian diperoleh sampel sebanyak 59 mahasiswa. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner online melalui google form. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa, berdasarkan nilai t, didapatkan nilai t_hitung= 6,021 dan nilai t_tabel = 2,002 (6,021 > 2,002) berdasarkan nilai tersebut dapat dikategorikan signifikan, sehingga ada pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa adalah melalui literasi digital.

PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI

Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, Junimart Girsang — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Pelaku Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perekonomian tidak sepenuhnya harus dipenjara, dan kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM

Elan, Ampuan Situmeang, Junimart Girsang — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Ujaran kebencian menjadi isu yang sangat berpengaruh karena berpotensi mengancam persatuan bangsa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Riset ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, yang mana data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif. Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan perbuatan yang dapat merugikan bagi orang lain akibat media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitianingtyas — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Penelitian hukum ini membahas tentang Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini mengacu pada Deklarasi Universal HAM, ketentuan Hukum Internasional. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja merupakan pelanggaran fundamental terhadap sejumlah aturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindak invasi Rusia ke Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi Rusia karena telah melakukan pelanggaran HAM saat melakukan invasi terhadap Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh PBB dan tim di lapangan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, kemudian menuntut Rusia menghentikan kekuatannya terhadap Ukraina segera dan sepenuhnya. Kasus ini adalah letak keterbatasan Hukum Internasional, kepatuhan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan Hukum Internasional tersebut. Seharusnya Rusia yang terlibat konflik ini sadar dan patuh akan aturan dan ketentuan Hukum Internasional adalah jalan satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan perselisihan Rusia dengan Ukraina, dengan cara damai.

PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP

Camellia, Edwin Nurdiansyah, Puspa Dianti, I Putu Windu Mertha Sujana — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil Pendidikan yang baik sudah seharusnya didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula dengan menggunakan berbagai model dan metode yang sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Problem based learning merupakan salah satu model yang mampu meningkatkan perhatian, kemampuan serta aktivitas dari siswa sehingga dapat untuk mengkonstruksi pengetahuan sebagai bagian dari memahami suatu konsep dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagi sumber jurnal dan Pustaka yang berbeda untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan tujuan Pembelajaran kewarganegaraan yaitu smart and good citizenship akan dapat dicapai melalui Problem based learning karena model ini mampu mengasah aspek berpikir kritis sekaligus melatih untuk secara nyata memecahkan persoalan yang dihadapi.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Rommy Patra — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan. Permasalahan: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian, adapun hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis HAM: (1) adanya sejumlah produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan; (2) praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan; (3) lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam pemajuan HAM; (4) kurangnya sinergi kelembagaan; dan (5) kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM, yaitu: (1) pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) membuat kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah.

STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM PRILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) DI LINGKUNGAN LAPAS KELAS IIA LABUHAN RUKU PROGRAM MANAGEMENT STRATEGY FOR HEALTHY CLEAN LIVING PROGRAM (PHBS) IN PRISON ENVIRONMENT CLASS IIA LABUHAN RUKU

Rahmadhani Dwi Mulya, Arisman — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

WHO (World Health Organization) kesehatan lingkungan merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Penerapan PHBS harus dipraktikkan dalam berbagai tatanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PHBS disatu tatanan akan berpengaruh pada pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diberikan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam Pengelolaan program Program Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta menerapkan analisis SWOT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis SWOT analisis yang akan dilakukan biasanya menggunakan External Factor Analysis Summary (EFAS) yang mengidentifikasi peluang (Opportunities) dan ancaman (threats) sedangkan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (Weakness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor pada kekuatan memiliki bobot 1,89 dan kelemahan bernilai 1,7 , untuk nilai peluang memiliki bobot 2,07, dan bobot ancaman bernilai 1,35. Nilai total skor rata – rata pada matriks IFE sebesar 0,19 sedangkan matriks EFE sebesar 0,72.

POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH

Priyo Sambodo, Lu Sudirman, Rufinus Hotmaulana Hutahuruk — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. Jenazah yang tetukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.

IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA

Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law, meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan subtansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan.

PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP

Camellia, Edwin Nurdiansyah, Puspa Dianti, I Putu Windu Mertha Sujana — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

BATAS LAUT TERITORIAL TERKAIT HUKUM INTERNASIONAL

Komang Diah Prabawati Putri, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Mon, 24 Oct 2022 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas teritorial perairan di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Internasional, Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara.Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional,sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara ( interstates law ) Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar abad pertengahan dan abad sesudahnya timbul paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa. Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara.Ini erat kaitannya dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional,sehingga apa yang sekarang disebut hukum internasional pada masa itu dikenal sebagai hukum antarnegara ( interstates law ) Kemudian beberapa abad sebelum dan sekitar abad pertengahan dan abad sesudahnya timbul paham negara kebangsaan karena negara diidentikkan dengan bangsa.Hasil dari penelitian ini menyatakan Laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal. Semua hak atas laut teritorial ada di pihak masingmasing negara. Zona tambahan ditarik sejauh 24 mil laut (44,4 km) dari garis pangkal.

PELESTARIAN KEDAULATAN NEGARA MELALUI ARBIRASE HUKUM INTERNASIONAL

Mon, 24 Oct 2022 00:00:00 +0000

Artikel ini dibuat untuk memahami konsep Kedaulatan negara sangat menarik dan inspiratif dalam wacana dinamis dalam bidang hukum dan politik. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedaulatan negara di bidang ekonomi dan investasi arbitrase internasional sebagai penyelesaian sekngketa.

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Selain menciptakan perdamaian setiap bangsa, hukum internasional juga digunakan untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai dunia, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta eksistensi keberadaan negara tersebut dalam pemerintahan hubungan berskala internasional. Terjalinnya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Peran hukum internasional adalah sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN

Komang Dea Febriantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Warisan Budaya merupakan keberagaman sudatu Daerah dari segi seni, tujuan dari artikel ini adalah tentang menemukan dan menganalisis perlindungan Warisan Budaya Indonesia, serta untuk mengetahui upaya penyelesainya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pengklaiman budaya Indonesia. Penulisan Artikel ini memberikan pengetahuan dalam hal perlindungan terhadap Warisan Budaya dari pengakuan negara lain adalah dengan membentuk regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dokumentasi sebagai media untuk memberikan pembelaan perlindungan dengan keterlibatan masyarakat internasional dalam proses pendokumentasian secara efektif yang utama serta pengesahan pemerintah daerah, menyiapkan mekanisme yang ada.

PERAN DAN FUNGSI MEMPELAJARI HUKUM INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA

Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Dalam hal ini, Aristoteles menyebutnya Zune Politicon. Orang lahir, tumbuh, dan mati dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksildengan individu atau kelompok lain. Interaksi manusia selalu didasarkan pada aturan, kebiasaan, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan yangldidasarkan pada kontraklsosial dalam sistem sosial disebut hukum. Hukum Internasional mempelajari konsep-konsep dasar hukum internasional dan gambaran dasar dari komunitas yang paling penting dari hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang hukum internasional sehingga dapat membawa ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan nasional suatu negara yang minim kejahatan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia, tidak menjadi kemungkinan banyaknya masyarakat dengan ekonomi rendah mencari penghasilan dari pekerjaannya. Namun, tidak menutup fakta bahwa banyaknya masyarakat yang terjebak dengan penyalur jasa yang menjadikan mereka sebagai objek atau korban dari perdagangan manusia dengan dijanjikan mendapat penghasilan yang tinggi dengan bekerja di luar negeri bahkan di dalam negeri. Perdagangan manusai yang melanggar hak asasi manusia yang menjadi mengeksplotasi korban mereka dengan tidak memandang usia dan jenis kelamin. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang memadai agar terjaminya hak asasi mereka.

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Hukum Internasional. Dalam Artikel ini akan membahas mengenai Human Trafficking dan Peran Hukum Internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Human Trafficking. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa penulis memilih judul ini dikarenakan kini kian maraknya proses perdagangan manusia atau Human Trafficking. Human trafficking kini sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Human Trafficking merupakan bentuk dari kekejaman yang sangat amat keji, hal tersebut dikarenakan Human Trafficking dalam pelaksanaanya sangat melanggar hak asasi manusia (HAM). Adapun peran hukum internasional dalam memberantas perdagangan manusia adalah dengan cara meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009 dan memperkuat ikatan kerja sama mendampingi sesama negara serta kerjasama lembaga internasional.

PENANGANAN PERKARA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Di dalam Hukum Pidana Internasional bisa di lihat dari aspek internasional yang telah ditetapkan sebagai ketentuan di dalam hukum pidana nasional. Menurut Rolling (1979: 169), adanya perbedaan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional, beliau membedakan antara kedua pengertian tersebut dengan sebutan supranational criminal law. Kemudian Hukum Pidana Nasional adalah hukum yang berkembang cepat dalam tata cara peraturan perundang-undangan nasional dan di dasarkan sumber hukum nasional. Maka dari itu, dapat di putuskan bahwa hukum pidana nasional akan diterapkan pada tindak kejahatan yang nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional yang terkait di dalamnya.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA KONFLIK RUSIA DENGAN UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara penyelesaian hukum internasional antara negara Rusia dan Ukraina. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebab Ukraina diserang oleh Rusia karena keinginan Ukraina bergabung dalam NATO sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan kekerasan atau secara paksa melalui perang karena negara anggota NATO termasuk NATO tidak memberikan kepastian bahwa Ukraina akan ditolak bergabung ke dalam NATO. Kesimpulan menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman terhadap penyelesaian sengketa internasional sehingga dengan adanya cara-cara penyelesaian sengketa internasional, diharapkan bisa memahami penyelesaian sengketa hukum dalam konflik antarnegara dalam dunia internasional

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL

Gede Arya Eka Candra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk asal kolaborasi internasional yang dapat dilakukan antaran negara satu dengan negara lain. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, agar negara tersebut bisa membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tak ada negara yang bisa bekerja serta membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai korelasi bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kolaborasi yg dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerja sama internasional. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain, supaya negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya, tidak ada negara yg bisa bekerja dan membentuk negaranya secara berdikari tanpa donasi berasal negara lain. sang sebab itu, setiap negara mempunyai hubungan bahkan melakukan kerja sama menggunakan negara lain. kerja sama yang dilakukan sang kedua negara tersebut dinamakan menjadi kolaborasi internasional. Disetiap kerja sama tentu membutuhan hukum agar seluruh mempunyai keteraturan yang akan membangun kolaborasi yg baik, maka asal itu berasal korelasi kerjasama Internasional sangatlah terkait menggunakan hukum Internasional.

MANAKAH YANG LEBIH BESAR UNTUNG ATAU RUGINYA INDONESIA MENJALIN KERJASAMA DENGAN CHINA

Marta Cristina, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku — Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0000

Kerja sama internasional adalah kerja sama untuk menyebarluaskan barang yang diciptakan oleh satu Negara pembuat dan dijualkan oleh satu Negara yang menyebarkan seperti cina. Yang terjadi pada saat kerjasama Indonesia dan china itu harus disetujui oleh 2 pihak ini agar bisa menyebarluaskan barang yang sudah di buat oleh Negara china dan untuk itu Indonesia sendiri harus memiliki standar pemasaran yang bagus agar barang yang sudah di ekspor dari china bisa dipemasarkan dengan baik oleh Indonesia dan diterima atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk kelemahan kerjasama internasional bisa mematikan produk lokal yang sudah dirancang tetapi tidak melebihi globalisasi atau tidak canggih di mata masyarakat oleh karena itu tetap harus ada pembatasan melakukan import barang ke Negara penjual. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa manfaat dari menjalin kerjasama itu begitu banyak contohnya adalah pertama yaitu mampu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jalinan kerjasama ini juga mampu meminimalisir atau menghindari adanya konflik perpecahan.

PENGEMBANGAN NILAI RELIGIOUS PESERTA DIDIK MELALUI GERAKAN MORAL MAGHRIB MENGAJI

Hariyanti, Gigieh Cahya Permady — Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000

Saat ini, relatif banyak ditemukan kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar, genk motor dan praktek-praktek prostitusi hingga tindakan kekerasan lainnya yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang melibatkan pelajar. Salah satu penyebab dari masalah sosial tersebut adalah merosotnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri peserta didik. Artikel menggunakan metode literature review untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan dan analisis teori dan hasil penelitian terkait permasalahan. Gerakan moral maghrib mengaji merupakan salah satu upaya untuk membina akhlak mulia generasi muda sejak dini dengan penanaman nilai-nilai agama sehingga ia mampu menjadi seorang umat beragama yang taat dan warga negara yang toleran karena agama memberikan petunjuk hidup bagi umatnya dan penuh dengan nilai-nilai universal termasuk dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Lebih jauh, gerakan moral ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan sisi religiusitas sekaligus rasa kebangsaan peserta didik. Sisi religiusitas terwujud dalam kegiatan pengajian yang dilakukan setiap hari sehabis maghrib sedangkan rasa kebangsaan akan terpupuk dengan sendirinya ketika seseorang telah mampu menjalankan syariat agamanya dengan benar. Gerakan moral ini dapat menjadi salah satu upaya dalam menangkal perilaku menyimpang dengan sasaran menyentuh sisi spiritual peserta didik.

AKTUALISASI NILAI BELA NEGARA BAGI MAHASISWA PAPUA DI ASRAMA MAHASISWA PAPUA SURABAYA

Marta Hilde Hutabalian, Arimurti Kriswibowo — Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000

Bela negara merupakan perilaku atau tindakan masyarakat yang berlandaskan pada rasa cinta kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan keutuhan wilayah dan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu wujud bentuk bela negara bagi generasi muda seperti memiliki jiwa dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat meminimalisir pengaruh budaya luar yang cenderung dapat melunturkan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bentuk bela negara mahasiswa melalui 5 nilai bela negara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, kemampuan awal bela negara, sadar berbangsa dan bernegara, dan setia pada pancasila. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di asrama papua surabaya memiliki nilai yang tinggi terhadap 5 nilai bela negara khususnya nilai rela berkorban.

KAJIAN KEABSAHAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Hartana, Kadek Diah Karuni, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000

Tanah dalam peranannya sebagai sumber daya tidak hanya dibutuhkan sebagai tempat tinggal ataupun kegiatan pertanian dan peternakan saja, tetapi secara lebih luas tanah sering menjadi objek yang diperjualbelikan oleh masyarakat karena memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam perbuatan hukum jual beli tanah, maka akan terjadi peralihan hak milik atas tanah tersebut yang awalnya adalah hak milik penjual kemudian beralih menjadi hak milik pembeli. Peralihan hak milik atas tanah dengan jual beli akan sulit dilakukan jika penjual tidak memiliki sertifikat atas bidang tanah yang akan dijualnya. Kondisi demikian sering terjadi karena masih banyak masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli tanah terhadap tanah yang belum bersertifikat dan bagaimana akibat hukumnya menurut PP No 24 Tahun 1997. Pada penyusunan artikel ini, adapun metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konsep. Untuk sumber bahan hukumnya, adapun yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer dan juga sumber bahan hukum sekunder Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen dengan menelaah peraturan-peraturan hukum, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan. Artikel ini menunjukkan temuan bahwa keabsahan hukum berkaitan dengan jual beli pada tanah yang tidak bersertifikat tetap dapat dijual/dialihkan hak kepemilikannya tetapi dengan syarat utama bahwa pihak penjual dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanahnya seperti surat jual beli sebelumnya (surat segel), girik, keterangan kepala desa setempat, dan lainnya yang mampu menerangkan bahwa tanah tersebut memang benar milik penjual. Akibat hukum peralihan hak atas tanah pada tanah yang tidak bersertifikat adalah sah menurut hukum jika peralihan tersebut sudah memenuhi syarat terang dan tunai dalam jual beli (syarat materil).

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SEBAGAI JALUR ALTERNATIF

Hartana, Putu Darmika, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini — Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang adanya sengketa pertanahan, mengetahui apa pentingnya upaya preventif dalam menanggulangi sengketa itu sendiri, serta untuk mengetahui jalur alternatif yang tepat dalam penyelesaian sengketa tanah. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan menerapkan literatur yaitu mengutip dari beberapa referensi, sumber buku, artikel, maupun dari jurnal dan makalah yang sudah di baca sebelumnya. Hasil pembahasan dari artikel ini menunjukan bahwa Hukum Agraria adalah suatu kumpulan atau beranekaragam bidang hukum yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas adanya sumber daya alam yang terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum penguasaan atas tenaga serta unsur dalam ruang angkasa. Dimana tujuan daripada hukum agraria dalam penyelesaian sengketa itu sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Salah satunya dengan menerapkan jalur alternatif melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencapai kesepakatan bersama atau win-win solution. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki.