Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP <p>Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha is a scientific journal published by the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Department of Law and Citizenship, Faculty of Law and Social Sciences, Ganesha University of Education. This journal aims to accommodate articles of research results and results of community service in the field of education and social learning. In the end, this journal can provide a description of the development of science and technology in the field of civic education for the academic community. This journal is published 3 times a year (Feb, May, and September).</p> <p><strong>p-ISSN : <a href="http://u.lipi.go.id/1512020810" target="_blank" rel="noopener">2599-2694</a> </strong><strong>e-ISSN : <a href="http://u.lipi.go.id/1511508644" target="_blank" rel="noopener">2599-2686</a> </strong></p> en-US dewamangku.undiksha@gmail.com (Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M) apsari.hadi@gmail.com (I Gusti Ayu Apsari) Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ANALISIS STRATEGI PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46788 <p>Pembinaan di Lapas merupaka tugas dari petugas Pemasyarakatan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik. Pembinaan dilakukan kepada semua narapidana dan tidak adanya diskriminasi pada pola pembinaan narapidana. Termasuk pembinaan yang dilakukan pada narapidana lanjut usia (lansia). Tetapi pada kenyataannya bahwa pembinaan lansia hanya sebatas mengisi waktu dan tidak ada pembinaan yang diberikan secara maksimal. Oleh sebab itu perlunya pembinaan khusus bagi lansia agar bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu (2) apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu? (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan (petugas) dalam pengoptimalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dilakukannya optimalisasi program pembinaan dalam mewujudkan tujuan dari Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dimana memulihkan hubungan antara hidup kehidupan dan penghidupan dari setiap narapidana, (2) Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia, (3) Kejasama Dengan Pihak Ketiga dalam mengoptimalkan pembinaan lansia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, sikap, intelektual, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik Pemasyarkatan.</p> Ari Fadilah, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46788 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS SWOT TERHADAP PERENCANAAN STRATEGI PEMASARAN HASIL KEGIATAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU (Swot Analysis Of The Marketing Strategy Planning The Results Work Activities In The Bengkulu Class IIB Women Prison) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46790 <p>Pemasaran hasil kerja yang ada di Lapas perempuan kelas IIB Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, sehingga diperlukan adanya suatu strategi dalam melakukan pemasaran. Penulis menggunakan analisis SWOT Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan dalam strategi pemasaran. Penelitian ini menggunakan&nbsp; metode kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis SWOT digunakan untuk membantu menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, maka tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Persaingan yang semakin ketat dalam olahan makanan dan pakaian siap pakai mendorong para narapidana dan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu untuk memikirkan mengenai strategi yang tepat agar dapat bersaing. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang tepat yang dapat dilakukan adalah adalah terus melakukan inovasi agar dapat mengikuti selera konsumen, serta lebih memanfaatkan media online sebagai langkah penetrasi pasar, dan memposisikan produk sebagai makanan dan olahan siap pakai yang memiliki kualitas tinggi dan unik untuk segmen kelasmenengah atas. Strategi tersebut memberikan implikasi manajerial bagi narapidana dan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bengkulu berupa meningkatkan kemampuan dan terus mengupdate informasi mengenai model-model yang sedang menjadi trend sehingga dapat terus melakukan inovasi.</p> Grace Tresya Sibuea, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46790 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PEMENUHAN HAK PADA KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46791 <p>Anak merupakan penerus bangsa, yang nantinya akan melanjutkan dan meneruskan kemajuan bangsa. Sehingga anak didik harus menjalani pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus memberikan pelayanan dalam bentuk hak dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik agar yang diberikan bisa diterima secara maksimal dan juga bermanfaat bagi anak didik. Pemenuhan hak dan pembinaan bagi anak didik pelecehan seksual tidak maksimal diberikan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas II bengkulu. Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan perlakuan khusus bagi anak didik pelaku pelecehan seksual dalam meningkatkan pembinaannya. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan pembagian Hak bagi anak didik di Lembaga Pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dan apakah pola pembinaan yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan anak didik pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu kepada anak didik pelaku pelecehan seksual sudah berjalan dengan cukup baik. Pemberian hak yang diberikan sudah semaksimal mungkin dan kegiatan pembinaan yang diberikan bagi anak didik pelaku pelecehan seksual juga telah sesuai dengan kebutuhan mereka pada tahap tertentu. Kesimpulannya adalah pemenuhan hak pada kegiatan pembinaan terhadap anak didik pelaku pelecehan seksual telah sesuai dengan kebutuhan dan sudah terpenuhi.</p> Rizki Ramad Saputra, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46791 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46793 <p>Tindak kejahatan kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis warga binaan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar warga binaan tersebut. Rumusan penelitiannya adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. hasil analisis menunjukkan bahwa ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan condong melakukan kekerasan antar sesama lainnya, salah satu diantaranya ialah keberadaan warga binaan dalam lingkungan yang padat dan berbeda dengan kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya, kemudian upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu dengan diberikan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, kemudian dengan memberikan sosialisasi (SMR) Standar minimum rules for prisoners dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. kesimpulan berdasarkan faktor penyebab dan upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi yaitu dengan Peningkatan Pengawasan, Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat tertentu.</p> Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46793 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PENGARUH TINGKAT STRES TERHADAP PSYCHOLOGICAL ADJUSMENT PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46794 <p>Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi seseorang yang telah melanggar hukum. Dalam menjalani proses pembinaan, warga binaan pemasyarakatan akan kehilangan beberapa hak danmengalami perubahan situasi dan kondisi kehidupan yang sangat drastis pada saat di Lembaga Pemasyarakatan dapat meningkatkan tingkat stress warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat mempengaruhi psikologis warga binaan pada saat menjalani proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat stress terhadap Psychological Adjusment warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan data melalui proses penyebaran kuisioner. Proses pengambilan sampel menggunakan Teknik Simple Random Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat stress terhadap Psychological Adjusment. Warga binaan yang memiliki tingkat stress rendah maka memiliki penyesuaian psikologis dengan cepat.</p> Irja Tri Arfa’i, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46794 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 EFEKTIFITAS PEMAHAMAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46795 <p>Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak si kecil lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Banyak&nbsp;<a href="https://www.stella-maris.sch.id/blog/faktor-perkembangan-anak/">faktor yang mempengaruhi perkembangan anak</a>. Salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua mereka. Itulah kenapa tiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Namun, perkembangan anak juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai faktor eksternal. Jadi, Anda sebagai orang tua bisa melakukan hal-hal tertentu untuk merangsang perkembangan anak agar prosesnya berjalan optimal. Psikologi anak berfokus pada perilaku dan cara berpikir anak, mulai dari masih di dalam kandungan, hingga beranjak dewasa, psikologi perkembangan anak tidak hanya membahas pertumbuhan anak secara fisik, tapi juga perkembangan mental, emosional, dan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi Anda sebagai orangtua untuk memahaminya.</p> Pengki Mardianto, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46795 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER GUNA MEMBANGUN KECERDASAN BERIDEOLOGI PESERTA DIDIK DI PERSEKOLAHAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46796 <p>Tujuan penulisan artikel guna mendeskripsikan gagasan pengaktualisasian nilai-nilai pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun kecerdasan berideologi peserta didik di persekolahan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literature dengan menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian. Di Indonesia, kebersamaan nilai terungkap dalam pancasila yang mampu mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik. Pancasila sebagai ideology negara, memberikan orientasi dan wawasan serta pedoman yang normatif dalam seluruh bidang kehidupan. Kecerdasan berideologi diperlukan sehingga dapat menghayati, menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Kecerdasan berideologi melalui pendidikan terwujud dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Revitalisasi PPKn sebagai pendidikan ideology dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah koordinasi guru PPKn, dengan kelebihan (1) memberikan pengalaman belajar ideology yang menyenangkan dan mudah dicerna untuk peserta didik; (2) menghindari unsur-unsur indoktrinasi dalam pembelajaran; (3) melibatkan seluruh warga sekolah, dilakukan di tempat terbuka sebab kecerdasan berideologi tidak dapat dibina lewat retorika dan symbol-simbol.</p> Hariyanti Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46796 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMASLIPAS) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL KLIEN PEMASYARAKATAN DI BAPAS KELAS II MAGELANG https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46797 <p>Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat umum. Untuk itu agar setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana perlu dilakukan suatu penghukuman berupa sanksi pidana. Penghukuman merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Balai Pemasyarakatan ialah suatu pranata guna melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan sangat berperan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan melakukan penelitian&nbsp;kemasyarakatan, assessment resiko dan kebutuhan yang berguna untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi narkotika terhadap Warga Binaan untuk membantu proses pembimbingan kemandirian klien Pemasyarakatan. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan merupakan suatu bentuk upaya dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.&nbsp; Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus ada tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan.</p> Ryan Setya Nugroho, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46797 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 EFEKTIFITAS PENYIAPAN BAHAN BACAAN BAGI WAWASAN PENGETAHUAN NARAPIDANA DAN TAHANAN NEGARA DI RUTAN KELAS II SUNGAI PENUH https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46798 <p>Bahan bacaan atau media massa lainnya bagi tahanan sangatlah penting. Namun, dikarenakan kurangnya anggaran ditambah kondisi rutan yang tidak kondusif membuat para tahanan sedikit kurang minatnya terhadap bahan bacaan di Rutan. Penulisan ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur, penulis mengambil sumber-sumber informasi dari media massa seperti: artikel, jurnal, website (internet), dan buku. Bahan bacaan atau media massa bagi tahanan dapat mengurangi tingkat stress tahanan di rutan, selain itu juga dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan tahanan, serta memberikan informasi kepada tahanan terhadap berita-berita yang terjadi diluar tembok rutan. Dengan hal demikian, diharapkan setelah keluar para tahanan memiliki bekal ilmu pengetahuan.</p> Tandi Islami, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46798 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PEMANFAATAN KEHUMASAN DALAM STRATEGI PELAKSANAAN CBC DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46800 <p>Dalam rangka peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemassyarakatan. Program yang dimaksud adalah konsep Community Based Correction (CBC). Comminity Based Correction adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam sistem pemasyarakatan serta bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan konsep Community Based Correction untuk dimasa yang akan datang. Hubungan masyarakat merupakan proses komunikasi antara lembaga dengan masyarakatnya untuk menjalin komunikasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga menjadikan dua variabel ini memiliki kedekatan yang diharapkan baik secara fisik maupun psikologis dan hasil itu dapat dilihat dari fakta yang ada dilapangan. Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat Kinerja Public Relations, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan penemuan, tingkah laku dari masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif.</p> Muh. Akhsan, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46800 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PERANAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA PADA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46801 <p>Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya kiprah perbankan. Bagi perbankan penggunaan surat berharga sangat krusial dan dipakai buat pembayaran yang ada di sebuah <em>financial institution</em> yang menerbitkan surat berharga menggunakan klausula yang tercantum dalam surat berharga itu. Keberadaan surat berharga mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional, yang menjadi contoh model misalnya: penggunaan cek &amp; bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat, sehingga menggerakan kegiatan roda perekonomian nasional. Didalam kegiatannya perbankan menghimpun &amp; menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Sistem perbankan di Indonesia secara generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tadi, perbankan memiliki kiprah yang strategis pada pengplikasian pembangunan nasional. Peranan yang strategis tadi terutama ditimbulkan dari fungsi primer bank menjadi sarana yang bisa menghimpun &amp; menyalurkan dana masyarakat secara efektif &amp; efisien. Didalam perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional &amp; internasional. Oleh karenanya diharapkan aneka macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki &amp; memperkokoh perekonomian.</p> Mutia Evi Kristhy, Desti De Aprilia, Shelina Aprilia Paskarani, Chindy Selvia Klorina, Noor Hidayah, Exy Ariandi, Josepri Arlendra, Ema Sulistia Ningsih, Arlo Vena Fernando Bassa, Agnes Natalia Mahar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46801 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 AKIBAT DAN UPAYA HUKUM PEMBERIAN CEK KOSONG https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46803 <p>Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, selain uang yang digunakan sebagai alat bayar tunai, terdapat juga pembayaran yang dapat dilakukan melalui surat berharga salah satunya cek. Cek adalah salah satu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penggunaan cek semakin hari semakin meningkat, Cek sebagai alat pembayaran sangat bermanfaat bagi penerbit, karena cek ini memberi rasa aman bagi penerbit cek dan juga peralihan nya cukup mudah. Namun dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan penerbitan cek dengan menerbitkan cek kosong.&nbsp; Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi hukum normatif, dengan kajian nya melalui studi kepustakaan (<em>library research)</em> dengan pendekatan perundang-undangan <em>(statute approach</em>), yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dari berbagai sumber data yang diperoleh dari beberapa jurnal, buku, berita maupun website terkait.Hasil dari penelitian kami mendapati bahwa penerbitan cek kosong ini dapat menimbulkan akibat hukum, dan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum perdata atau pidana apabila memenuhi unsur-unsur terkait.</p> Mutia Evi Kristhy, Meishy Febrizh, Aprina Riani, Gabriel Batistuta, Indah Permata Sari, Lola Novita, Ni Made Yusnia, Ni Wayan Darmita Anjani, Rika Fitriana, Yulia Rica Kristy, Wisnu Safutra, Zeffanya Rainhard Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46803 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46805 <p>Dalam hal ini kenaikan mutu dalam hal proses program pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan di LAPAS, hingga membutuhkan diaplikasikannya program serta sebuah sistem yang baik serta benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program yang bermakna merupakan konsep Community Based Correction (CBC). Community Based Correction berarti suatu gagasan ataupun program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana gagasan ini diimplementasikan kepada pelanggar hukum, spesialnya pidana ringan untuk menjalani pidananya dengan melakukan system kerja sosial. penelitian ini memiliki tujuan buat mengenali kedudukan makna CBC pada sistem pemasyarakatan dan gimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan gagasan Community Based Correction buat pada waktu yang hendak tiba. Hasil dari riset ini merupakan narapidana bisa melaksanakan program pembinaan di tengah- tngah warga lewat reintegrasi sosial.</p> Aldo Ramadhan Prasetyana P, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46805 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PELAKSAAN OPTIMALISASI KONSEP COMUNICATION BASIC CORRECTION (CBC) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46814 <p>Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Oleh sebab itu peran CBC ATAU communication basic correction perlu di optimalkan. Padalemabaga pemsyarakatan. Community based correction menjadi salah satu alternatif pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan masyarakat. Konsep ini mengedepankan upaya pembinaan sehingga sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang&nbsp;&nbsp; digunakan&nbsp;&nbsp; dalam penelitian inibersifat deskriptif dengan metode ualitatif sebagai data primer untuk&nbsp; melakukan&nbsp; penilitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. sebagai data tambahan. Hasil serta kesimpulan yang diperolehdari&nbsp;&nbsp; penelitian&nbsp;&nbsp; ini diperlukan&nbsp;&nbsp; beberapa&nbsp;&nbsp; prinsip&nbsp;&nbsp; dasar untuk melaksanakan program operasional lembaga pemsyarakatan</p> Aldino Ponco Gunawan, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46814 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I MEDAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46815 <p>Di kota madya Medan, pembinaan terhadap narapidana dewasa dicoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan karena hanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yang memiliki tahanan dengan vonis hukuman tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis narapidana dewasa dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Kedua, guna mengkontruksi bentuk pembinaan tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Tata cara yang dipakai dalam penelitian ini tata cara studi pustaka yang berdasarkan jurnal dan artikel yang terkait dengan substansi terkait, selain itu juga dalam penulisan jurnal ini juga berdasarkan studi yuridis normative yaitu menganalisi suatu undang undang yang berlaku dan peraturan menteri secara relevan sesuai dengan kajian yang terkait dengan pembahasan tentang model pembinaan tahanan dewasa dalam melaksanakan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Pada riset ini ditemui kalau pembinaan kepada tahanan dewasa dalam langkah asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, berdasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 mengenai bentuk pembinaan tahanan ataupun narapidana ialah mencakup pembinaan karakter serta independensi. Di dalam pembinaan ini sedang banyak ditemui kekurangan sebab terbatasnya alat serta infrastruktur.</p> Agrifa Leonardo Saragih, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46815 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI LPKA KLAS II TANJUNG PATI https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46817 <p>Setiap anak di Indonesia, termasuk yang menjalani proses hukum, harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yang berhadapan dengan hukum dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA tentunya berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran, pelatihan ketrampilan khusus, pembinaan dan hal-hal lain yang memuaskan anak berdasar pada peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan penelitian di LPKA Kelas II Tanjung Pati dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil dari observasi bukan dalam bentuk angka atau poin namun dapat dalam bentuk klasifikasi ataupun kualitas nilai. Selain dengan observasi, penulis juga melakukan wawancara terhadap satu orang petugas dan tiga anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Tanjung Pati. Hasil penelitian ini yaitu LPKA Kelas II Tanjung Pati telah memberikan hak anak didik pemasyarakatan yaitu dengan terlaksananya kegiatan pendidikan, namun kegiatan pendidikan saat ini dirasa belum optimal dikarenakan beberapa faktor di antaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar seperti fasilitas yang belum lengkap seperti kurangnya meja dan kursi, kurangnya alat tulis, belum adanya laboratorium, serta kurangnya tenaga pengajar.</p> Maharidho Deel Ziko, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46817 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 EFEKTIFITAS PEMBERIAN DENDA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46820 <p>Kajian ini bertujuan mencaritahu efektifitas serta hambatan dalam pemberian pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusor narkotika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis empiris guna melihat pelaksanaan sebuah hokum di lapangan. Hasil daripenelitian ini menunjukkan kurang efektifnya pemberian pidana denda. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyakya terpidana kasus narkotika yang lebih memilih untuk mengganti pidana denda dengan pidana kurungan badan. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti besarnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan, faktor keadaan ekonomi terpidana, dan faktor adanya pidana pengganti yang relatif lebih ringan.</p> Danang Wisnu Santoso, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46820 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI FUNGSI CBC UNTUK MENGATASI OVER KAPASITAS DAN KEHIDUPAN NORMAL DI MASYARAKAT https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46821 <p>Kemunculan&nbsp; metode community&nbsp; based&nbsp; correction (CBC)&nbsp; di&nbsp; awali&nbsp; dengan&nbsp; praktik&nbsp; hukuman pemenjaraan&nbsp; yang&nbsp; oleh&nbsp; banyak&nbsp; negara&nbsp; cenderung&nbsp; dilihat&nbsp; sebagai&nbsp; satu-satunya&nbsp; jenis penghukuman hingga semakin lama kondisi penjara semakin overcrowded dan justru membawa&nbsp; dampak&nbsp; lebih&nbsp; buruk&nbsp; bagi&nbsp; parapelaku.&nbsp; Kebutuhan&nbsp; akan&nbsp; pidana&nbsp; alternatif lainnya&nbsp; untuk&nbsp; menghindari&nbsp; lebih&nbsp; banyak&nbsp; lagi&nbsp; pembagunan&nbsp; penjara&nbsp; pada&nbsp; akhirnya melahirkan konsep CBC. Dil tinjaul daril datal SMSl lapl ditjenl PASl padal bulanl maretl 2022l jumlahl l penghunil l lapasl l danl l rutanl l dil l indonesial l mengalamil l oververcrowded,l l Communityl l basedl l correctionl l merupakanl l metodel alternativel nonl pemenjaraanl yangl bertujuanl untukl membaurkanl kembalil pelakul kedalaml masyarakat,l denganl l katal l lainl l pelakul l tidakl l dil l penjarakanl l melainkanl menjalanil hukumannyal l dil tengahl masyarakatl sehinggal l l masyarakatl dapatl berperanl sertal dalaml l l l prosesl pembinaanl terpidana.l Penelitianl l inil l bertujuanl untukmenganalisisl metodel l alternatifl l mengatasil overcrowded.l Metodel yangl l l digunakanl l l dalaml penelitianl inibersifatl deskriptifl l denganl l metodel l kualitatifl l sebagail l datal l primerl l untukl l melakukanl l penilitian.l Danl untukl datal sekunderl dilakukanl tinjauanl pustakal danl undang-undangl nol 12l tahunl 1995l l tentangl l pemasyarakatanl l sebagail l datal l tambahan.l Hasill l sertal l kesimpulanl l yangl diperolehdaril l l penelitianl l l inil l l bahwadiperlukanl l l beberapal l l prinsipl l l dasaruntukl melaksanakanl programl operasionall lapasl terbuka</p> Abdul Majid Amanatullah, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46821 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PENGARUH PEMBERIAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) TERHADAP PERILAKU ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46822 <p>Anak sebagai kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan maka diperlukan pembinaan secara runtut, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Maka dari itu, tiap perlakuan yang keliru yang diterima oleh anak saat ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak-anak berada di angka yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data sejak tahun 2016-tahun 2020 yang menunjukkan bahwasannya jumlah tindak pidana atau kasus yang melibatkan anak-anak adalah sebanyak 24974 kasus. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu hak khusus yang didapatkan Anak, yaitu Anak dapat berkumpul di tempat keluarga mereka selama jangka waktu 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat dipenuhinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum sosoiologis. Dimana yang dimaksud dengan jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Supaya mengetahui perilaku anak binaan, ada hak dan kewajban yang harus dilakukan anak binaan dikarenakan dengan adanya kewajiban ini maka secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian program remisi, grasi, Peninjauan Kembali (PK), konseling, kunjungan, serta asimilasi dan reintegrasi sosial. Selain pemberian program pembinaan, anak juga memiliki hak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai Pasal 4 (1) UU SPPA dinyatakan anak berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga. Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam prosess peradilan pidana anak.</p> Theresia Panni Koresy Marbun, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46822 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU WUJUD TERLAKSANANYA SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46823 <p>Sistem pemidanaan di Indonesia yang sudah berubah menjadi reintegrasi sosial yang diterapkan dalam pemasyarakatan harus menggunakan sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar program pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat merubah dengan menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan tindak mengulangi kembali perbuatannya. LAPAS dalam hal ini menjadi sebuah tempat untuk melakukan program pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. <em>Community Based Correction (CBC)</em> salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi dengan membaurkan narapidana ditengah-tengah masyarakat melalui asimilasi, PB, CB, CMB, CMK. LAPAS Terbuka merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan bagi program asimilasi untuk WBP. Program asimilasi yang diberikan yaitu berupa pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian yang dibaurkan ditengah masyarakat. Yang menjadi pembeda antara LAPAS umum dengan LAPAS Terbuka yaitu pada Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi serta Sistem pengamanan bersifat minimum <em>(minimum security).</em></p> Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46823 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 KENDALA DALAM PEMBERIAN HAK ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46825 <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian hak asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pemberian hak asimilasi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang dibutuhkan narapidana dalam pemberian hak asimilasi mereka dari kendala yang ada. Sehingga hak asimilasi yang mereka terima dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan dari asimilasi tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan kendala-kendala dalam pemberian hak asimilasi, dan penyebab nya. Sehingga kedepannya masing masing lembaga pemasyarakatan dapat memperhatikan kendala yang ada agar pemberian hak asimilasi kepada narapidana berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang di inginkan.</p> M. Ichsan iwari, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46825 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46826 <p>Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan melaksanakan program asimilasi sebagai langkah pembaharuan terhadap perlakuan narapidana untuk memberikan pembekalan yang bertujuan membaurkan narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat, karena pemikiran tentang fungsi pemidanaan bukan sebagai ajang penjeraan. Saat ini pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemberian pembinaan bagi mantan pelanggar hukum yang selajutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sejalan dengan reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan melalui program asimilasi. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, 2. Apakah faktor penghambat pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha memberikan gambaran dan menganalisa bagaimana efektivitas pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Berdasarkan teori efektivitas hukum serta faktor pendukung terhadap pelaksanaan asimilasi intramural dan extramural yang turut didukung pemangku kebijakan dalam berbagai bentuk kerjasama, maka asimilasi dapat berjalan efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala yang sifatnya masih dapat diatasi dengan cepat sehingga proses reintegrasi sosial dapat terwujud dengan efektif sejalan dengan tujuan akhir asimilasi narapidana. Pengaruh positif yang membangun bagi narapidana adalah pembentukan karakter percaya diri untuk membaur di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga tercipta reintegrasi sosial.&nbsp; Kendala di dalam efektifitas pelaksanaan asimilasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Hukum, Pihak Masyarakat, serta Kebudayaan.</p> Bonanza Parulian Sidauruk, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46826 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PENERAPAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM PROGRAM INTEGRASI DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46827 <p>Lembaga pemasyarakatan berfungsi melalukan pembinaan bagi para warga binaan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi apa yang telah diperbuat sehingga dapat diterima kembali di lingkungannya. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah dengan pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana dalam rangka agar mereka dapat berkembang dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah selesai menjalani masa hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan kemandirian dalam program integrasi pada Lapas Klas IIA Cibinong dan efektivitas dari penerapan program pembinaan kemandiriian narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan kepada narapidana Lapas Klas IIA Cibinong. Salah satu program yang dilakukan adalah dengan memberikan keterampilan kerja. Sehingga penulis memberikan saran seperti diperlukan pengamatan oleh balai pemasyarakatan agar mengetahui apakah penerapan pembinaan yang dilakukan bermanfaat dan diperlukan program lainnya mengenai pembinaan kemandirian agar menambah keefektivitasan program pembinaan narapidana.</p> Mochamad Naufal Adisaputra, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46827 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN CBC DALAM REINTEGRASI https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46828 <p>Kualitas pelayanan CBC dalam reintegrasi menjadi topic yang penting untuk dibahas dan dipelajari. Dalam jurnal ini dibahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan CBC dalam reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penulisan jurnal yang didasarkan pada studi pustaka terhadap jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Evaluasi sistematis layanan kesehatan penjara untuk lansia pada pasangan sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan yang menghambat pelayanan CBC dalam reintegrasi.</p> Gibert Hosea Lorosae Siregar, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46828 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 KONTRIBUSI LAPAS TERBUKA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46829 <p>Pengintegrasian narapidana terhadap lingkungan di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan <em>community-based correction</em>. Konsep dari <em>community-based correction</em> sendiri adalah melakukan pembinaan agar sistem pemasyarakatan sejalan untuk mengusahakan pengintregasian para narapidana agar dapat menjadi manusia yang berakhlak lebih baik setelah bebas dari masa kurungannya dan berbaur kembali di masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dan peran serta dari lapas terbuka di Indonesia dalam segi bentuk pengintegrasian kembali secara sosial dengan konsep <em>community-based correction</em>. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kajian riset ini menggunakan analisis kualitatif dimana dengan metode yuridis empiris. Sedangkan, untuk data objek yang bersumber dari data penelitian yang sebelumnya (data sekunder) dengan analisis secara deskriptif analitis. Untuk hasil pembahasannya sendiri dapat dilihat bahwa lapas terbuka masih kurang maksimal menerapkan kegiatan <em>community-based correction</em>. Dari hasil analisis yang diperoleh, faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi kegiatan <em>community-based correction </em>dikarenakan kurang adanya dukungan yang massif antara Lembaga institusi yang terkait serta kerja sama yang terjalin dari pihak masyarakat.</p> Efaldi Butar-Butar, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46829 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB KABANJAHE https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46830 <p>Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana penerapan asimilasi di Rutan Kabanjahe tingkat IIB selama masa pandemi Covid-19, dan 2) bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana hasil asimilasi yang melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini bersifat empiris, menggunakan data lapangan langsung. Temuan menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, sejumlah besar narapidana mengikuti program asimilasi, sebuah kebijakan yang diterapkan untuk menghindari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Program asimilasi tersebut berlangsung hingga 21 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 yang dilaksanakan serentak. Dalam proses pemberian izin asimilasi, narapidana harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu (setengah) dari masa hukuman. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan yang masih melakukan tindak pidana, pencabutan asimilasi, perhitungan masa penahanan.</p> Raynaldi Raka yuda Sinuraya, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46830 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI PERAN LAPAS TERBUKA DALAM MENERAPKAN SISTEM PEMBINAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTIONS DI INDONESIA (Optimizing The Role Of Open Prisions In Implementing The Community Based Corrections Concept Development System In Indonesia) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46832 <p><em>Transfigurasi konsep sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan diikuti dengan sistem pembinaan pada Lembaga pemasyarakatan yang berupaya memenuhi hak-hak narapidana sebagaimana manusia seutuhnya yang perlu diberi dukungan positif hingga dapat diterima kembali di masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran lapas terbuka yang dibentuk guna membagi penempatan narapidana sesuai dengan jenis pemidanaannya tersebut diuraikan hasil telitinya yang menggunakan metode penelitian normative empiris. Pemaparan hasil penelitian yang bersumber dari sumber literatur terkait dan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, maka ditemui hasil penelitiannya yaitu peran lapas terbuka dalam menerapkan sistem pembinaan konsep CBC di Indonesia masih belum optimal oleh akibat penempatan warga binaan yang belum berjalan sebagaimana ketentuan yang telah dikeluarkan. Mengenai hal tersebut dalam penelitian ditemui bahwa program-program yang dimaksudkan konsep CBC dalam memberikan pembinaan melalui sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah berjalan dan berupaya mengoptimalkan pembinaan kepada narapidana dengan melibatkan peran aktif masyarakat yang tergolong dalam organisasi terkait sistem yang berlaku dalam Lembaga pemasyarakatan dengan melalui asimilasi, reintegrasi sosial, Cmb, dan CB.</em></p> Ginada, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46832 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 KEDUDUKAN KWITANSI DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46834 <p>Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Suatu kuitansi tidak akan terbit jika tidak ada suatu prestasi yang mendasari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan berupa narrative review. Dimana data yang dituliskan berupa data empiris yang berarti memuat fakta pada kejadian yang sebenarnya. Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, hlm. 65. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pada tulisan ini kami akan membahas lebih lanjut tentang kedudukan kwitansi atas jual beli tanah serta kwitansi sebagai alat bukti di persidangan perdata.</p> Mutia Evi Kristhy, Aldo Yosua Apriyanto, Arya Detha Dwi Saputra, Dipaber, Doni Saputra Sinaga, Juan Rios Ekaharap, Mario Putra Silitonga, Rhedemta Afrinna, Rismayati, Wiji Nurul Hikmah Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46834 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 ANAK TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46850 <p>Terorisme menjadi suatu ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada, tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam tindakan terorisme dengan doktrin yang ditanamkan sejak kecil oleh lingkungan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Belum hilang dalam ingatan kejadian terorisme yang meledakkan tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya 2018 silam. Pada kejadian tersebut, pelaku pengeboman, yang merupakan sepasang suami istri, membawa serta keempat anaknya untuk bersama-sama meledakkan diri ketika ibadah Minggu akan dimulai. Mengingat prosedur dan proses penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur dalam UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Padahal, anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan hanya korban terorisme yang perlu dilindungi secara hukum dan didampingi khusus untuk bisa keluar dari kemelut dunia terorisme. Pendampingan khusus untuk anak pelaku terorisme dapat berupa rehabilitasi dan deradikalisasi. Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Pelaku yang kini didominasi oleh masyarakat Indonesia sendiri kerap kali membawa serta anak-anak mereka dalam aksinya. Seperti halnya kejadian pengeboman tiga gereja di Sidoarjo dan Surabaya pada Mei 2018 silam. Pelaku yang diketahui merupakan sebuah keluarga ini turut mengajak keempat anaknya dalam tragedi pengeboman yang menelan korban jiwa. Beruntungnya, satu dari keempat anak tersebut selamat dari ledakan dan langsung ditangani oleh pihak berwajib. Namun, belum tersedianya prosedur dalam penanganan anak sebagai pelaku terorisme, menyebabkan penanganannya belum sesuai dengan UU SPPA, baik dalam penangkapan, penyidikan, maupun persidangan. Bukan hanya itu saja, pada Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2012, dicantumkan bahwa anak pelaku terorisme bisa dijatuhi hukuman penjara. Artinya, anak tersebut akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat sehingga anak perlu diberi bimbingan khusus untuk merehabilitasi dan deradikalisasi agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sebagai pelaku terorisme pada hakikatnya merupakan <em>manus ministra</em> atau tangan yang dikuasai sehingga anak bukanlah pelaku terorisme, melainkan korban. Tindakan anak dalam terorisme sejatinya adalah representasi dari pengajaran lingkungan atau bahkan orang tua mereka yang memberikan doktrin serta propaganda tentang terorisme kepada anak. Oleh sebab itu, meskipun terlibat dalam tindak pidana terorisme, anak tetap harus dilindungi secara hukum serta didampingi secara khusus agar tidak menghilangkan hak-haknya sebagai seorang anak.</p> Presley Yosevin, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46850 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS 1 MEDAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46856 <p>Fenomena kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesi terus mengalami peningkatan sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan&nbsp;Anak&nbsp;(PPPA) bahwa terdapat 14.517&nbsp;kasus&nbsp;kekerasan&nbsp;anak&nbsp;terjadi sepanjang&nbsp;2021.dengan kondisi tersebut negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak. Bagi anak pidana yang sudah masuk ke LPKA dapat di berikan pembinaan keagamaan untuk merubah sikap dan perilaku anak tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi empiris, observasi, wawancara serta studi dokumentasi dalam pengumpulan data hasil analisisnya menunjukkan bahwa pembinaan rohani kepada anak pelaku pelecehan seksual membawa dampak yang positif dari segi kepribadian namun dalam pemahaman agama yang lebih mendalam.</p> Yuan Nikola Tambunan, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46856 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABANJAHE (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class IIb Prison) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46874 <p>Tujuan dari pembinaan terhadap Narapidana yakni mengembalikan kesatuan hubungan yang telah hilang dan masyarakat dapat menerima seorang narapidana setelah menjalani pembinaan yang dilaksanakan oleh pemasyakatan. Narapidana Lanjut Usia (lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya. Dalam hal ini tugas Rutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejateraan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 menjelaskan bahwa narapidana wajib mendapatkan pembinaan, salah satunya yakni pembinaan kemandirian. Tujuan penulisan menjelaskan bahwa Narapidana lansia wajib mendapatkan pembinaan termasuk kedalam pembinaan kemandirian serta akan disesuaikan program kemandirian yang tepat untuk Narapidana lansia. Tujuan penulisan ini untuk membentuk regulasi standar perlakuan terhadap narapidana atau tahanan lanjut usia melalui jakarta statement (Jakarta Rules) akan merubah pembinaan lansia kearah yang lebih baik. Penulisan jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang sifat penulisannya dengan deskriptif serta pendekatan terhadap perundangundangan yang akan menggambarkan secara langsung situasi lapangan yang ada. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan saat ini banyak narapidana lanjut usia yang dalam pembinaannya di samakan dengan narapidana pada umumnya, pelayanan yang belum terlihat untuk lansia seperti pelayanan rohani dan pelayanan fisiknya (kesehatan) dan membutuhkan pembinaan kemandirian yang khusus kerena dapat kita lihat dari kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana pada umumnya sehingga narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang sesuai Undang-undangnya.</p> Benny Syahputra Damanik, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46874 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46877 <p>Revolusi Industri Era 4.0 adalah era transformasi pembangunan global dan mencontohkan dasar-dasar pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kepentingan nasional tergerus, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi nasional, sebagai akibat dari munculnya beberapa ancaman dan tantangan global. Dalam konteks ini entitas yang paling perlu menangangi akibat tantangan tersebut adalah Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif dalam pembangunan ekonomi nasional di era Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang berkaitan dengan teknologi, komunikasi dan iklim investasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prediksi atau prakiraan dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi. Selain itu, dalam konteks iklim investasi pembangunan nasional, <em>Omnibus Law</em> akan efektif jika berpijak pada prinsip peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan jangka panjang.</p> Mutia Evi Kristhy, Hendro Satrio Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46877 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ASPEK HUKUM PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46942 <p>Tujuan artikel ini untuk menganalisis aspek hukum pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah terhadap pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan dari data-data lapangan yang yang dilaporkan secara lisan ataupun tertulis oleh responden. Pengadaan tanah dengan maksud pembangunan kepentingan umum diatur dalam “UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 19 Tahun 2021, dan PERMEN ATR/KBPN No. 19 Tahun 2021.” Hasil penelitian yang didapat dalam Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pembangunan Jalan Tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum terlaksana dengan optimal. Hambatan yang terjadi dalam pembayaran ganti rugi pada pembangunan jalan tol Yogyakarta -- Solo di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hambatan yang bermula dari masyarakat pemegang hak atas tanah dan Pemerintah yang lambat dalam pemberian ganti rugi.</p> Aji Bayu Prasetya, Rahayu Subekti Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46942 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PERLINDUNGAN PADA PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID– 19 (SUATU PERSPEKTIF PENERAPAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46943 <p>Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Boyolali dikondisi pandemi covid -19 dan kendala pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dokumen dan sebagainya. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, SE Menteri Ketenagakerjaan No:M/6/HI.00.01/V/2020, dan SE Menteri Ketenagakerjaan No: &nbsp;M/6/HK.04/IV/2021 berkenaan dengan waktu pemberian THR dan besar nominalnya. Ditemukan juga kendala pelaksanaan pengaturan THR Keagamaan baik dari perusahaan maupun Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan yang pada intinya karena kondisi pandemic covid- 19 membuat perusahaan mengalami permasalahan keuangan dan pengawasan yang kurang maksimal karena dilakukan secara online.</p> Ramadhan Kurniawan, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46943 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA: STUDI DI MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46944 <p>Pancasila merupakan <em>geloof</em> bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai <em>geloof</em><em>,</em> nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkembangkan dan hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Salah satu komponen bangsa yang vital untuk ditumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila adalah mahasiswa karena mereka adalah calon pemimpin bangsa dan juga agen perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan (<em>truth</em>) dan persepsi mahasiswa terhadap Pancasila dalam dinamika kekinian Bangsa dan Negara Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara mendalam. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase dan model interaktif. Berdasarkan teknik-teknik tersebut ditemukan bahwa 97,32% responden memiliki kepercayaan yang tinggi dan sangat tinggi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, 98,16% menginginkan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka, 97,49% menghendaki Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia, dan 37,96% responden masih percaya dengan sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dari data tersebut diketahui bahwa semakin praksis nilai Pancasila maka semakin turun kepercayaan seseorang terhadap Pancasila. Faktor penyebab terjadinya degradasi terhadap nilai praksis Pancasila adalah tidak adanya model yang dapat menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, perkembangan negara yang stagnan, dan kondisi bangsa dan negara yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila.</p> Lalu Sumardi Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46944 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI PEMBINAAN NARAPIDAAN ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS COMMUNITY BASED CORRECTIONS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46954 <p>Terdapatnya suatu kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang warga serta kecemasan pula tiba dari masyarakat binaan pemasyarakatan itu sendiri sehabis leluasa dari lembaga pemasyarakatan. Perihal ini timbul sebab stigma negatif yang timbul dalam ranah warga luar yang menyangka kalau seseorang mantan narapidana merupakan orang yang sudah melanggar hukum serta bisa membahayakan untuk warga luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari warga terhadap mantan narapidana hingga butuh dikerjakannya pendekatan kepada warga lewat reintegrasi social. Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah warga hingga secara tidak langsung stigma negatif yang semenjak dari dahulu menempel di warga hendak melenyapkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakata merupakan dengan metode mempraktikkan pembinaan berbasis warga ataupun kerap diucap dengan Community Based Correction (CBC). Tata cara penyusunan ini ialah memakai tata cara normatif yang berarti riset dengan Proses buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip– prinsip hokum. Dengan sumber informasi bersumber pada bawah hokum perundang– undangan. Kesimpulan dalam riset ini merupakan community- based correction (CBC) bisa jadi alternatif pemenjaraan ini bisa dicoba dengan kerja sosial, denda.</p> Andrew Adityawan Wibowo, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46954 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 (Idealisme dan Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46959 <p>Inovasi kurikulum merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari sisi proses pembelajaran. Namun demikian, sering kali inovasi kurikulum yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik karena berbagai faktor. Kebijakan inovasi kurikulum yang tidak didahului dengan kajian akademik, dasar filosofi kurikulum, rasional dan teori kurikulum, kesiapan sarana prasarana, kesiapan tenaga administrasi, kesiapan guru dan regulasi yang bersifat kabur. Kajian ini bersifat kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN diakhir tahun 2015, Indonesia emas tahun 2045, tantangan diintegrasi bangsa, adanya konflik antar etnis, agama, budaya dan golongan dan adanya upaya mengganti ideologi Pancasila. Inovasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke Kurikulum 2013 menyakut aspek perubahan pola pikir dan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses dan penyesuaian beban.</p> I Nengah Suastika Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46959 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PEMBINAAN KEMANDIRIAN MELALUI KETERAMPILAN KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEAHLIAN SEBAGAI BEKAL NARAPIDANA KEMBALI KE MASYARAKAT (STUDI PADA RUTAN KELAS IIB KEBUMEN) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46960 <p>Pemasyarakatan ialah tahapan terakhir pada tatanan sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah lokasi dilaksanakannya pembinaan terhadap Narapidana, yang selanjutnya disebut Narapidana. Tujuan diadakannya pembinaan terhadap Warga Binaan atau narapidana yaitu reintegrasi sosial, antara lain meningkatkan taraf hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memenuhi modal keahlian dan juga keterampilan terhadap narapidana sebagai bekal bagi mereka ketika telah menyelesaikan masa hukuman dan harus kembali kepada masyarakat. Pembinaan narapidana merupakan hak yang harus diperuntukkan kepada narapidana. Pembinaan dilakukan guna meningkatkan kualitas ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani yang dimiliki narapidana. Pembinaan kemaandirian diberikan kepada narapidana sebagai usaha pemberian bekal dan keahlian kepada narapidana saat mereka menjalani masa hukuman untuk digunakan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam kegiatan, kegiatan yang dilakukan tentunya akan sangat bermanfaat bagi narapidana untuk meningkatkan keahliannya. Pemberian pembinaan narapidana dilakukan dengan maksimal sebagai upaya memberikan program pembinaan yang terbaik kepada narapidana agar hasil dari pembinaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembinaan kemandirian tidak semata-mata hanya dilakukan sebagai pemanis dalam kehidupan narapidana selama mereka menjalani masa pidana mereka, melainkan sebagai wadah narapidana untuk menyalurkan keahlian mereka dan mengasah keahlian mereka agar lebih terampil dalam bidang tertentu. Narapidana yang menjalani masa hukumannya tidak serta merta menjadikan keahlian dan keterampilan mereka terhambat. Dengan adanya pembinaan kemandirian tersebut, bakat yang dimiliki narapidana akan lebih berkembang dan dapat berguna bagi mereka setelah bebas nantinya.</p> Muhammad Ghifarri Satya Zaki, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46960 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46962 <p>Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.</p> Lolita, Tiza Yaniza Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46962 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS PELAKSANAAN SIDANG ONLINE DI RUTAN KELAS IIB KEBUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47061 <p>Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berimbas pada perubahan sistem persidangan di pengadilan yang menjadikan dilakukan secara daring, yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut, pelaksanaan persida<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>ngan di Rutan Kelas IIB Kebumen pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi terkait pelaksanaan sidang secara online di Rutan Kelas IIB Kebumen. Penelitian pada kali ini menggunakan metode yaitu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan melalui kualitatif. Sumber data penelitian yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan studi literature.&nbsp; Adapun hasil pada penelitian ini yaitu prosedur atau tahapan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara daring di Rutan Kelas II B Kebumen pada langkah awal dengan melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan secara online, kemudian dilanjutkan dengan meneliti kembali surat panggilsn sidang yang sudah dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya mempersiapkan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung jalannya proses persidangan secara online. Sedangkan kendala yang ditemukan pada pelaksanaan persidangan secara online berupa sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya persidangan secara online, akses ataupun jaringan internet yang kadang kurang lancar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p> Wijianti, Umar Anwar Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47061 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 RATIFIKASI TERHADAP TRAKTAT PERSETUJUAN PARIS (PARIS AGREEMENT) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47076 <p>Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi, adaptasi, dan pembiayaan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengesahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara. untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kontribusinya dengan menyusun dan melaporkan rencana-rencana dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kewajiban negara sebagai bentuk implementasi dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia mencakup aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Pengesahan Paris Agreement dilakukan atas dasar internal dan eksternal. Dari sisi internal, alasan di balik pengesahan tersebut berasal dari kebutuhan akan dukungan ekonomi dari negara maju, tekanan dari LSM dan masyarakat adat Indonesia, alasan pegawai dan hukum tata negara Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim. Dari sisi eksternal, adalah pemenuhan tuntutan global, tekanan internasional, serta meningkatkan eksistensi dan citra positif Indonesia di forum internasional. Ratifikasi Paris Agreement diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, transfer teknologi serta mekanisme transparansi dan tata kelola yang berkelanjutan.</p> Ni Putu Rai Yuliartini, Davira Syifa Rifdah Suwatno Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47076 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ANALYSIS OF DIPLOMATIC LAW IN LIFTING THE HONORARY CONSUL OF THE STATE OF INDONESIA TO PALESTINE https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47078 <p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengangkatan Konsul Kehormatan negara Indonesia dilihat dari perspektif hukum diplomatik bagi Palestina. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa proses Konsul Kehormatan telah diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dimana konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Konvensi Wina, dan pelaksanaan tugas dan fungsi duta besar. sebagai perwakilan diplomatik, telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi. Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.</p> Dewa Gede Sudika Mangku, Muhammad Adam Firdaus Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47078 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 INTERNATIONAL AGREEMENT ON FREE TRADE IN ASEAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47079 <p>Kawasan Perdagangan Bebas Asean merupakan kesepakatan ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Saat perjanjian AFTA resmi ditandatangani, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut diwajibkan untuk menandatangani perjanjian AFTA untuk bergabung dengan ASEAN, namun diberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Sudah menjadi keputusan dan keputusan yang harus dihadapi oleh seluruh negara Asean. Dengan bea masuk 0% atas barang, harga produk menjadi kompetitif di tingkat konsumen di antara negara-negara anggota ASEAN. Perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sinergi seluruh elemen bangsa terutama pemerintah dan pelaku usaha harus selalu terjalin. Pada akhirnya, tidak hanya para pelaku usaha, baik besar, menengah, maupun kecil yang merasakan langsung suasana persaingan usaha, termasuk masyarakat umum sebagai konsumen. Para pelaku usaha Indonesia dapat memenangkan persaingan agar Indonesia tidak menjadi “surga” bagi barang-barang impor. Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk terbesar di Asean menjadi modal awal untuk memenangkan persaingan.</p> Dewa Gede Sudika Mangku, Andini Nurlisa Putri Sawaki Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47079 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47096 <p>Peneltian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak integrasi dan asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di dalam lapas, dalam pengertiannya integrasi atau bisa disebut integrasi sosial adalah upaya pemasyarakatan dalam mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pada narapidana yang dinilai dapat membantu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lapas terkait dengan over kapasitas, sedangkan asimilasi adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk dibaurkan oleh kegiatan di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana atas perbuatan pelanggaran tindak pidana. Sedangkan over kapasitas adalah permasalahan utama yang hampir di setiap lapas ditemukan, kegiatan pemberian hak integrasi dan asimilasi kepada narapidana dinilai belum maksimal dilakukan dibeberapa lapas karena berbagai macam faktor kendala seperti kurangnya sosialisi dan pengetahuan narapidana terkait hak-haknya di dalam lapas, tidak adanya penjamin dari pihak keluarga narapidana, keberadaan penjamin yang jauh, kurangnya kemauan narapidana dalam melakukan kegiatan asimilasi, dan tidak adanya dari pihak keluaraga narapidana&nbsp; yang bisa mengurus syarat untuk mendapatkan hak integrasi dan asimilasi sehingga dari pihak lapas sangat sulit untuk memenuhi hak-hak tersebut yang menyebabkan terus terjadi over kapasitas di dalam lapas. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pemenuhan hak integrasi dan asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di lapas.</p> Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47096 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PANDEMIK GLOBAL COVID-19 TERHADAP BURSA EFEK DI INDONESIA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47123 <p>Pandemik <em>COVID-19</em> berdampak besar pada runtuhnya perekonomian di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Situasi ini juga mempengaruhi keberlangsungan investasi di pasar modal. Tidak sedikit emiten yang menjual 4.444 saham dengan harga murah sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan agar perekonomian Indonesia tetap stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemik global <em>COVID-19</em> terhadap pasar modal Indonesia khususnya Bursa Efek di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan para pihak yang terkait dan berwenang dalam sektor keuangan dan pasar modal Indonesia untuk memulihkan perekonomian selama masa pandemik global ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum terkait yang relevan.</p> Mutia Evi Kristhy, Agnes Natalia Mahar, Cahya Annisa Utami, Chindy Selvia Klorina, Daniel Jeffry Rivaldo, Dewata Napulangit Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47123 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 BIJAK BERINVESTASI DALAM MASA PANDEMIK GLOBAL COVID-19 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47124 <p>Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum Covid-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan green deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta isu brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi Covid-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Tidak ada yang mengetahui investasi apa yang paling tepat selain diri sendiri. Sebaiknya, kenali terlebih dulu profil risiko diri sendiri dalam berinvestasi. Apakah kita cenderung orang yang tergolong risk averse (menghindari risiko), moderat, atau risk taker (pengambil risiko). Dengan kondisi ketidakpastian yang cenderung tinggi saat ini, seorang risk averse akan memilih instrumen investasi dengan tingkat stabilitas yang baik.</p> Mutia Evi Kristhy, Rhedemta Afrinna, Rismayati, Paska Jaga Taka Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47124 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 OPTIMALISASI LAPAS TERBUKA TERHADAP PELAKSANAAN KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47161 <p>Sistem penjara dirancang untuk menjaga keamanan masyarakat umum dengan memisahkan mereka dari individu yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan cara memenjarakan terpidana di dalam lapas atau rutan. Berbagai permasalahan Lembaga Pemasyarakatan muncul sebagai akibat dari kepadatan narapidana, kurang memadainya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang disediakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan program yang mampu mengatasi problematika Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pembinaan yang ditujukan kepada para narapidana, misalnya Community Based Correction (CBC). Dalam CBC, terdapat konsep Lapas terbuka yang mana mampu memberikan solusi untuk permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan mampu memberikan kemudahan bagi narapidana untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam jurnal ini dibahas mengenai penerapan Lapas terbuka di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk dari CBC. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan berupa jurnal atau buku yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Sistem Lapas terbuka sejauh ini diketahui memberikan manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan, utamanya dalam permasalahan kepadatan narapidana dan penghematan biaya Lapas.</p> Iqbal Kumoro Aziz, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47161 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS EFEKTIVITAS COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM MENGATASI ADANYA PRISONISASI AKIBAT OVERCAPACITY https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47163 <p>Pembinaan Berbasis Masyarakat (<em>Community Based Corrections) </em>merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh sistem pemasyaraatan pada saat ini. Konsep ini digunakan demi mengurangi overcapacity yang ada di dalam lembaga pemasyarkatan, sehingga dapat terhindar dari adanya efek prisonisasi. Konsep <em>Community Based Corrections (CBC)</em> ini melibatkan peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, dapat membawa dampak positif dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Terutama dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap para pelanggar hukum yang telah selesai menjalani masa pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas <em>Community Based Corrections (CBC) </em>dalam mengatasi adanya prisonisasi aibat overcapacity. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metod deskriptif kualitatif dan kajian literatur. &nbsp;</p> Tiyas Argian Pramadhani, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47163 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47168 <p>Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tandak Sambas sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Baik BPNB maupun Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/ mecatatkan karya ciptanya dan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial. Disamping upaya juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh BPNB dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap tari tandak sambas hal ini disebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya.</p> Dina Karlina, Mega Fitri Hertini, Tiza Yaniza Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47168 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197 <p>Di Indonesia perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997.&nbsp; Sejarah panjang ini menjadikan Pemerintah Indonesia lebih bersikap dewasa dari banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi bagi setiap investor. Sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat dan keharusan memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah adalah hal pasti. Hingga saat ini pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan <em>green sukuk</em> di Indonesia. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis yuridis. Dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (<em>green bond/green sukuk</em>) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang mengakomodir penerbitan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan serta menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.</p> Tiza Yaniza, Rachmawati, Devi Cintiya Ramadhanti, Mahesa Aryo Bimo Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47197 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HUKUM HARTA KEKAYAAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN BAGI PELAKU KAWIN CAMPUR https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47252 <p>Kawin campur pada praktiknya telah terjadi sebelum era internet merebak, tak dapat dimungkiri kemungkinan perkawinan campur menjadi lebih besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk harta kekayaan berupa benda tidak bergerak. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan asing, tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas benda tidak bergerak di Indonesia. Permasalahan secara hukum ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Terutama agar pasangan kawin campur yang telanjur tidak membuat Perjanjian Perkawinan, dapat memiliki aset tidak bergerak secara sah di Indonesia. Sekaligus ketentuan Pokok Agaria yang melarang orang asing memiliki hak milik atas tanah dapat terakomodir. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjawab isu hukum ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan pelaku kawin campur yang diperoleh dalam perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, subtansi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu.</p> Lolita, Tiza Yaniza Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47252 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI NARAPIDANA.DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA RUTAN KELAS II B MANNA BENGKULU SELATAN https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47253 <p>Pelaksanaan pemberian asimilasi pada narapidana dimasa pandemi menjadi salah satu tugas rumah bagi lapas ataupun rutan, karena kondisi overcapacity di Lapas memberikan peluang bagi penyebaran virus corona, sehingga pihak pemerintah menerbitkan suatu kebijakan pembebasan untuk para tahanan dengan melalui asimilasi. Selain itu, kebijakan asimilasi Covid-19 ini menyebabkan kewaspadaan dan keresahan terhadap masyarakat luas mengenai potensi terjadinya tindakan kriminalitas yang meningkat pada masa pandemi seperti saat ini. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasikan program asimilasi atas Covid-19 ini terbukti efektif dalam melakukan pencegahan untuk penyebaran Covid-19. Untuk penelitian yang dilakukan ini, jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dan yuridis normatif. Temuan kajian asimilasi ini ialah bahwa hasil atas upya pihak pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas II B Manna Bengkulu Selatan. Kebijakan sudah ditinjau dan dinilai efektif dalam mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19.</p> Alber Nurfajri, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47253 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH B3 DI KOTA SURAKARTA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47555 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Surakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta belum sepenuhnya efektif, karena terdapat beberapa faktor penegakan hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya ialah faktor penegak hukum dikarenakan kuranganya cakupan pengawasan dan pembinaan yang urang menyeluruh oleh DLH Kota Surakarta, serta faktor lainnya ialah faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 di Kota Surakarta antara lain: a) Perubahan Struktur Organisasi DLH Kota Surakarta; b) Faktor Perundangundangan; c) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Kota; d) Faktor Anggaran Operasional; dan e) Faktor Penegak Hukum dan Sumber Daya Manusia.</p> Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47555 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47556 <p>Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekuranga personil, koordinasi yang kurang baik antar intansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.</p> Rahayu Subekti, Shinta Dwi Destiana Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47556 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47568 <p>Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat sehingga nantinya narapidana dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk memulihkan keretakan tersebut dengan pemenuhan hak narapidana yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkulu, peneliti mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu narapidana pidana umum yang mengiktui program pembebasan bersyarat dan petugas pemasyarakatan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan petugas memberikan pelayanan program pembebasan bersyarat berjalan dengan optimal berdasarkan indikator kualitas pelayanan publik yaitu Reability, Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangibles. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara tidak langsung tatap muka bertujuan menghindari kerumunan dan penyebaran COVID19. Namun terdapat kendala yaitu jaksa eksekutor narapidana tidak segera menyampaikan dokumen berupa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang belum berjalan efektif diakrenakan para anggota sidang tidak mengetahui secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.</p> Ary Ardiansyah, Mitro Subroto Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47568 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 ANALISIS DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA SERANG https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47780 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial di Dinas Sosial dan persepsi masyarakat di lingkungan Cipocok Jaya. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup kantor Dinas Sosial Kota Serang dan penyebaran angket ke masyarakat Cipocok Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan teknik reduksi data, display data, verifikasi data, dan statistika deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dinas sosial dan masyarakat di sekitar Cipocok Jaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dan rumus Slovin yang dimana hanya individu memiliki kriteria tertentu<em>.</em> Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial berupa keterampilan tata boga, sosialisasi bahaya seks bebas, dan kegiatan kerohanian. Persepsi masyarakat yaitu tentang ramainya prostitusi dan pengetahuan masyarakat tentang program rehabilitasi. Hasil penyebaran angket yang berisi 20 pernyataan adalah mayoritas masyarakat terganggu kebereadaan PSK karena mendatangkan penyakit menular seksual dan setuju program rehabilitasi ini untuk jangka panjang supaya bisa mengurangi populasi PSK di Kota Serang.</p> Dyah Putri Setiawati, Ronni Juwandi, Dinar Sugiana Fitrayadi Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47780 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000 KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47946 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum menganai hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekosob seperti yang diatur dalam <em>the International</em> <em>Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</em> (ICESCR). Di samping itu juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional (<em>das sollen</em>) yang dapat meminimalisir atau mengatasi permasalahan (<em>das sein</em>) pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas hukum bahwa Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 30 September 2005. Ratifikasi ini memperkuat struktur hukum pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia yang terdapat dalam <em>the Convention on the Rights of the Child</em> (CRC), yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. Dari kedua ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia tersebut diatas, kewajiban-kewajiban internasional yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut berlaku mengikat bagi Indonesia.</p> Endah Rantau Itasari Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47946 Sun, 01 May 2022 00:00:00 +0000