Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan
Main Article Content
Abstract
Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah desa melalui berbagai program dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk unit usaha BUMDes, kontribusi BUMDes dalam perekonomian perdesaan, dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes di di Desa Paya Kumer, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif berbasis data primer dan sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Bentuk unit usaha BUMDes yang terdapat di Desa Paya Kumer yakni (a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). (b) Pengelolaan Air Bersih (c) Bank Sampah (d) Budidaya Ternak Kambing (e) Perdagangan Produk Hasil Olahan (f) Penyedia Jaringan WIFI dan (g) Pangkalan Penjualan Tabung Gas Elpiji, (2) BUMDes Paya Kumer memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain: (a) Peminjaman Modal, (b) Membuka Lapangan Pekerjaan, dan (c) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Paya Kumer belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti: (a) Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, (c) Kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam kepenggurusan BUMDes, dan (c) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan masih minimnya partisifasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola masyarakat.
Article Details
Authors who publish with the Media Komunikasi Geografi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Access)
References
brahim, Sutarna, Abdullah, Kamaluddin, dan Mas’ad. 2019. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 21, No. 3, Nopember 2019: 349 – 354.
Meigawati, D. 2018. Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Ramadhana, C. B. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
Rani, S. 2018. Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Ridwan. 2014. Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa. Jurnal Ilmu Hukum.
Rondinelli, D.A. 1983. Applied Methods of Regional Planning: The Urban Functions In Rural Development Approach. Clark University, Worcester.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 tentang Pembentukan BUMDes.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang kekhususan Pemerintahan Aceh.