Model Pengembangan Pramuwisata Olahraga dalam Bisnis Pariwisata di Provinsi Bali

Authors

  • Syarif Hidayat Universitas Pendidikan Ganesha

DOI:

https://doi.org/10.23887/penjakora.v5i1.14495

Abstract

Perkembangan bisnis pariwisata dewasa ini sudah sangat baik. Bidang ini merupakan andalan pemerintah untuk meningkatkan devisa. Perkembangan yang terjadi saat ini adanya pergeseran tujuan orang berwisata, dari wisata pasif ke aktif.  Bali sebagai daerah unggulan dalam pengembangan bisnis ini harus terus di kembangkan salah satunya dengan mengembangkan alternatif bisnis pariwisata yaitu bidang olahraga melalui bisnis olahraga pariwisata. Bisnis olahraga pariwisata tidak terlepas dari sumber daya manusia pramuwisata yang profesional. Dalam penelitian akan diungkap tentang penyiapan pramuwisata olahraga khususnya olahraga bahari di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan metode survey dengan teknik wawancara dan pencatatan dokumen analisis data menggunakan metode kualitatif. Sampel dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwsata Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, DPD GAWAWISRI Bali, DUDI olahraga pariwisata khususnya wisata bahari. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, secara umum pihak pemerintahan telah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata dan pramuwisata, akan tetapi yang langsung mengatur secara khusus tentang jenis pariwisata khusus yaitu olahraga belum ada. Selanjutnya data yang diperoleh di DPD GAWAWISRI menyatakan bahwa telah diadakannya pelatihan pramuwisata yang berkerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan frekuensi sekali dalam satu tahun. Sedangkan pola yang telah di terapkan di DUDI olahraga pariwisata yaitu dengan model pembimbingan dari pramuwisata senior dan yunior, khusus olahraga diving pola yang sudah berkembang adalah mencari lisensi di organisasi yang diakui dan di internasional. Akan tetapi kenyataan dilapangan hal tersebut sering dilanggar oleh DUDI dengan memanfaatkan pramuwisata freeland yang secara lisensi belum boleh memandu, hal ini sering dilakukan bila wisatawan ramai dan jumlah pramuwisata kurang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah perlu mengatur secara khusus tentang olahraga pariwisata, perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak pengelola pariwisata olahraga, perlunya lembaga akreditasi atau lisensi yang dikelola secara profesional.

Kata-kata kunci: pengembagan,pramuwisata olahraga,wisata bahari.

References

Choi,Soojin., Leht, Xinran Y., Morrison, Alastair M.,and Jang, Soo Cheong (Shawn)., (2012). Structure of Travel Planning Processesand Information Use Patterns.Journal of Travel Research.51(1) 26–40. SAGE Publications Reprints and permission:sagepub.com/journalsPermissions.nav.DOI: 0.1177/0047287510394191. http://jtr.sagepub.com.

Gayle Jennings (2007). Water Based Tourism, sport leisure and recreation experience. British library cataloguing in publication data. England

Hidayat, Syarif (2006) Olahraga Sebagai Pendukung Bisnis Pariwisata. Jurnal IKA Undiksha Vol 4 No 1 2006

Jürgen SchwarkEuropean Journal for Sport and Society 2007, 4 (2), 117-132.

Kesrul (2004) Panduan Praktis Pramuwisata Profesional. Graha Ilmu. Yogyakarta

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5 – Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.

Rodrigues,Aurea.,Kastenholz, Elisabeth.,dan Rodrigues, Apolo´ nia.(2010). Hiking As A Wellness Activity An Exploratory Study Of Hiking Tourists In Portugal. Journal of Vacation Marketing16(4) 331–343.Reprints and permission:sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav.DOI: 0.1177/1356766710380886.jvm.sagepub.com

Sukahar, Anthon (1995). Ekosistem Pesisisr Karakteristik dan Prospeknya untuk Pembangunan Kepariwisataan Alam. Makalah

Undang-Undang No 3 tahun 2005. Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta

Downloads

Published

2018-07-05

Issue

Section

Articles