AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PADA DESA ADAT DAN DESA DINAS (Studi Pada Desa Dinas dan Desa Adat Pedawa)

Abstract

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendapat beragam respon dari masyarakat Bali. Undang-undang yang mengisyaratkan adanya desa tunggal sebagai penerima dana, membuat keharmonisan yang telah berjalan selama ini antara desa adat dan desa dinas, terancam perpecahan. Sementara dari sisi akuntansi, konsep akuntabilitas merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam mengelola dana publik. Akuntabilitas dinilai tercapai jika telah memenuhi unsur-unsurnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Dinas, 2) Sistem pengelolaan keuangan desa Adat, dan 3) Penerapan unsur-unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Adat dan Desa Dinas. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dan dilakukan di Desa Pedawa. Informan penelitian dipilih secara purposive, yakni orang-orang yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan desa adat dan desa dinas. Penelitian ini menemukan bahwa 1) pemerintah desa dinas Pedawa telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, terbukti dari disusunnya laporan keuangan dan adanya komitmen dari para aparatur desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, 2) Pemerintah Desa Adat Pedawa juga telah melakukan pengelolaan keuangan yang memadai dengan penyusunan laporan keuangan walaupun masih dengan cara-cara sederhana. 3) Baik Desa Adat ataupun Desa Dinas Pedawa telah menerapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas, namun belum sempurna, dan ada peran modal sosial yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas.
Kata Kunci : akuntabilitas, desa dinas, desa adat, modal sosial, pengelolaan keuangan

The passing of Act No 6 Year 2014 pertaining to villages receives various responses from Balinese community. The act that marks the presence of a single village as the benefactor of funds threatens the harmony that has so far been enjoyed by customary villages and administrative villages that may cause a breakdown. Meanwhile, from the accounting perspective, the concept of accountability is one of the instruments that can be used to evaluate the capability of an organization to manage public funds. Accountability is said to have been achieved if it has met its components. On this basis, this study was conducted to find out 1) the financial management system of a customary village, 2) the financial management system of an administrative village, and 3) the implementation of the components of financial management accountability in the customary village and the administrative village. This study was conducted using the qualitative method, and took place in the village of Pedawa. The informants were selected purposively, consisting of people who were active in the financial management in the customary village and the administrative village. This study found that 1) the officials in the administrative village of Pedawa have done a good financial management, as proven by the writing of the financial report and the commitment of the apparatus of the village to have a good financial management, 2) the traditional leaders of the customary village of Pedawa have also done a satisfactory financial management, although they use a simple method. 3) Both the customary village and the administrative village of Pedawa have applied the components that are needed to create accountability, but it is not yet perfect, and the role of the social capital has influenced the application of accountability.
keyword : accountability, administrative village, customary village, social capitall, financial management.