PENEGAKAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG

Authors

  • Galih Riana Putra Intaran Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
  • Ni Putu Rai Yuliartini Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
  • Dewa Gede Sudika Mangku Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

DOI:

https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum nasional terhadap Gepeng serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat penegakan hukum nasional adalah faktor substansi hukum dimana Gepeng belum disebutkan dalam Perda No.6 tahun 2009 dan belum ada aturan pidana bagi masyarakat pemberi Gepeng, faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal, faktor budaya hukum yaitu kurang pedulinya masyarakat Buleleng terkait permasalahan Gepeng dan masih adanya masyarakat pemberi kepada Gepeng. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor struktur hukum yang berupa sarana/fasilitas yang menunjang dari aparat penegak hukum, dan faktor substansi hukum yaitu peraturan yang berlaku baik KUHP maupun Perda tetap diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana menggelandang dan mengemis di Kabupaten Buleleng meliputi upaya penal yaitu berupa kegiatan operasi/razia guna menertibkan tempat kegiatan Gepeng, dan upaya penampungan sementara untuk sleksi guna menentukan jenis pembinaan yang akan dilakukan, selanjutnya adalah upaya non-penal yaitu program rumah tinggal kreatif yang bertujuan untuk tempat rehabilitasi mental dan pembinaan keterampilan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.

References

Ali, H.Z. 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Sinar Grafika Offset.

Arief, B.N. 2010, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Arief, B.N. 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Prenada Media Group.

Bakhari Syaifull, 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Masriani, Y.T. 2008. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.

Najih Mokhammad, 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang : Setara Press.

Salman Otje, dan Susanto, A.F. 2008, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Ed. Ke-2 Cet ke-1, Alumni, Bandung.

Sunggono Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet. ke-8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono, 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : CV. Rajawali.

Waluyo Bambang, 2008 Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Yusrizal, 2012. Kapita Slekta Hukum Pidana & Kriminologi. Jakarta : PT. SOFMEDIA.

ARTIKEL :

e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018)

Anggari, K.D.A. dalam artikel Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Badung.

UNDANG-UNDANG :

Munthe, C.A. 2014 KUHP & KUHAP CERTE POSSE

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Downloads

Published

2020-09-21

Issue

Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under aCreative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).