KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF

Jovial Falah Parama, Sholahuddin Al-Fatih

Abstract


Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif menyebabkan ambivalensi kelembagaan negara. Independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Semenjak disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK resmi menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam (extraordinary crime) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal baik secara preventif maupun penanggulangan korupsi secara tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan memonitoring terhadap penyelenggaran aparatur/lembaga di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK yang harus flexible dalam fungsi pengawasan penyelenggaran negara. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif selayaknya akan memperkuat kekuasaan eksekutif dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan

Keywords


KPK; Independensi; Eksekutif

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v4i1.33024

Article Metrics

Abstract view : 1018 times
PDF file view : 1199 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Komunitas Yustisia

Jurnal ini diterbitkan oleh :


 

Universitas Pendidikan Ganesha



Jurnal Komunitas Yustisia indexed by:

Crossref  

 

 

Creative Commons License
Jurnal Komunitas Yustisia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.