Jurnal Komunitas Yustisia

IMPLEMENTASI RUMAH AMAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T03:34:39+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; dan (2) hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng berupa hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan luar dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.

PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T03:38:35+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum keimigrasian terkait dengan pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dampak yang dirasakan setelah diberikannya hukuman berupa sanksi administratif maupun pidana bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal atau over stay. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik studi dokumen, observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk penegakan hukum yang diberikan bagi WNA pelanggar izin tinggal atau over stay dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembayaran denda, mengurus administrasi, serta pendeportasian kembali ke negara asalnya, namun apabila belum memiliki biaya kepulangan, WNA akan menunggu di ruang detensi sampai batas waktu yang ditentukan maupun sampai memiliki biaya untuk membeli tiket kepulangan. (2) sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pencekalan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

PEMERKOSAAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN PADA DAERAH KONFLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)

2023-04-05T03:41:59+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan dalam perspektif hukum humaniter internasional.Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan yang ada dalam daerah konflik diatur dalam Konvensi Jenewa IV Pasal 27 Paragraf kedua, Protokol Tambahan I Pasal 75 (2) huruf (e) dan Pasal 76 (1), dan Instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pada daerah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut sanksi untuk pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional harus diterapkan untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB selaku organisasi pemelihara perdamaian dunia dapat menggunakan cara apapun, termasuk sanksi mandatori (mandatory sanction) yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2023-04-05T03:44:55+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi mengacu pada: pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut. (2) Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR

2023-04-05T03:49:21+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pencurian oleh Anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskritif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian yakni adanya faktor internal yaitu faktor pengendalikan diri, ingin memiliki barang yang mahal, dan sekedar mencari perhatian serta faktor eksternal yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan keluarga dan faktor perkembangan global. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni dengan dua jalur upaya yang terdiri dari upaya penal melalui (upaya represif adalah melalui jalur hukum pidana) dan upaya non-penal melalui (upaya preemtif dan preventif adalah upaya awal pencegahan agar tidak terjadi kejahatan).

IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

2023-04-05T03:53:16+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, serta (2) mengetahui dan menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pasal tersebut menjadi kewenangan penyidik untuk melaksanakan pemusnahan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan secara periodik atau 3 (tiga) bulan sekali sebagai upaya efektivitas dan efisiensi kerja. (2) Adapun hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, yaitu minimnya anggaran biaya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, efisiensi administrasi dan undangan bagi instansi lain dalam acara seremonial pemusnahan barang sitaan narkotika, dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat singkat.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T03:56:00+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Nonprobability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten buleleng dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi: hawa nafsu dari pelaku yang tidak terkontrol dan kebiasaan menonton konten pornografi yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan faktor eksternal, meliputi: faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor media sosial. Selanjutnya mengenai (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisisan Resor Buleleng dalam menanggulaangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi: upaya pre-emtif dan preventif.

PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

2023-04-05T03:59:36+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta (2) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit; melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada para pihak yang berselisih; melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian bersama; dan memberi ruang untuk berkordinasi terkait ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha , (2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara lain: mediator yang ada belum dapat berlakan dengan baik; terbatasnya pengawas; dan terbatasnya anggaran.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

2023-04-05T04:02:58+00:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan data primer serta data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, observasi, serta wawancara terhadap informan. Penentuan sampel mengunakan teknik non probability sampling, sampel kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masih sedikit jumlah korban konten intim tanpa persetujuan yang melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Buleleng. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Unit Tipiter Polres Buleleng adalah dengan cara pemberian bantuan hukum, pemberian konseling, pemberian informasi. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng di akibatkan faktor internal serta eksternal, faktor internal tersebut meliputi belum tersedianya rumah aman/singgah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, fasilitas belum memadai. Sedangkan faktor eksternal penghambat pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan berasal dari masyarakat, keluarga, pelaku serta dari korban sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)

2023-04-05T04:06:03+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, dan (2) bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan yang diterima oleh wartawan di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka tidak hanya didapatkan dari negara asal mereka tetapi juga diberikan oleh hukum internasional serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan (2) negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada di wilayahnya, pertanggungjawaban penghukuman yang telah dilakukan kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penyanderaan hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya.

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI DALAM PROSES SERTIFIKASI TANAH AKIBAT DARI SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T04:12:50+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepemilikan yang sah terhadap sertifikat ganda dan (2) Untuk mengetahui jalan penyelesaian sengketa sertifikat ganda secara non litigasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan subyek yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Sertifikat ganda merupakan fenomena dimana terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama, sertipikat sebagai alat bukti yang kuat bukan alat bukti yang mutlak ini dalam pembuktian atas hak kepemilikan tanah mengakibatkan adanya kemungkinan gugatan dari pihak lain. Dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang mana penyelesaian sengketa melalui mediator ini menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution yang terhindar dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative.

IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN NOTARIIL PADA PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT I KADEK DONY HARTAWAN

2023-04-05T04:15:40+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya pihak pembeli yang tidak menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli hak atas tanah di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan. Sesuai dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer memerintahkan kepada pihak-pihak untuk beritikad baik, hal ini bertujuan agar tidak adanya itikad buruk atau hal-hal yang tidak patut dan sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atas ketidakpatutan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu pemikiran dan pengetahuan baru kepada pembaca atau masyarakat mengenai asas itikad baik dalam perjanjian Notariil pada proses jual beli hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan beserta para staf pegawai. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti metode pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas itikad baik tidak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer serta belum adanya ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum secara jelas yang diberikan kepada penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah, sehingga sering terjadi wanprestasi.

PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE TERHADAP DEBITUR DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA METRA BANGLI YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA MASA COVID-19

2023-04-05T04:20:06+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Metra. Penarikan jaminan ini dilaksanakan karena tidak diterapkanya klausula Force Majeure oleh Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19 seharusnya dalam menangani kredit macet LPD menerapkan klausula Force Majeure dengan tidak melakukan penarikan jaminan justru memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan klausula Force Majeure yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non doctrinal). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti SK Pendirian LPD Metra Bangli, awig-awig, laporan Riwayat kredit, profil lembaga, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli tetapi didasari atas kesepakatan dari pihak kreditur dengan debitur untuk dilakukan penarikan terhadap jaminanya.

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI KURIR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE CASH ON DELIVERY

2023-04-05T04:24:45+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta perlindungan kurir dalam transaksi elektronik dengan metode cash on delivery. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan penekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan bukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik diskripsi dikaji secara yuridis kualitatif dan deskripsi tersebut dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) Kurir dalam transaksi elektronik merupakan pihak yang mewakili kuasa dari Prusahaan penyeda jasa ekspedisi sehingga kerusakan maupun ketidak sesuian barang pesanan yang diterima konsumen bukan tanggungjawab kurir dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tanggung jawab dari penjual. (2) Kerugian yang dialami oleh konsumen diganti sesuai dengan nominal kerugian yang dialami konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN IKLAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRODUK DALAM MARKETPLACE FACEBOOK DI KOTA TABANAN

2023-04-05T04:28:16+00:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penerapan serta perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban atas informasi dalam iklan yang tidak sesuai dengan produk oleh pelaku usaha yang menggunakan marketplace facebook sebagai sarana promosi diwwilayah hukum Kota Tabanan. Jenis penelitian yanggdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan teknik penentuannsampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar, pelaku usaha yang menggunakan media marketplace facebook untuk mempromosikan usahanya, konsumen pengguna Facebook yang membeli produk di marketplace facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen tersebut sudah difasilitasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta lembaga-lembaga yang mewadahi mengenai konsumen. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Namun pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut yang masih minim. Dimana banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban serta tanggungjawabnya dengan baik, konsumen yang cenderung acuh terhadap kerugian yang dialaminya, serta upaya tegas dari lembaga berwenang dan pihak ketiga yakni penyedia media. Kemudian akibat hukum dari pelaku usaha yang menayangkan iklan yang tidak sesuai dengan produk dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta dapat dikenakan hukuman tambahan menurut Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

PERAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) GUNA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SANGSIT

2023-04-05T04:31:49+00:00

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui peranan dan kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta (3) untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan tim intervensi berbasis masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peranan tim intervensi berbasis masyarakat meliputi : mengatasi penyalahgunaan narkotika, memberi fasilitas serta pemahaman kepada masyarakat, serta kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat yaitu pendampingan terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika, dan pengawasan terhadap setiap aktvitas masyarakat. (2) Kendala yang dialami saat awal terbentuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan terkendala tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat terbatas hanya pendampingan serta pengawasan dan keluarga atau orang tua relatif banyak menolak jika anaknya direhabilitasi. (3) selanjutnya upaya yang dilakukan meliputi melalui upaya penal : upaya represif dan upaya non penal : upaya pre-emtif dan preventif.

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA PUTUSAN NOMOR 95/PID.B/2021/PN SBY

2023-04-05T04:35:33+00:00

Internet sangat bermanfaat bagi kehidupan namun di sisi lain internet memiliki dampak negatif yaitu sebagai tempat berkembangnya kejahatan, salah satu jenis kejahatan yang berkembang yaitu beralihnya judi dari yang bersifat konvensional menjadi judi online melalui internet. Judi merupakan tindak pidana yang pada awalnya diatur dalam Pasal 303 KUHP kemudian diatur menggunakan media elektronik yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY tindakan terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan media internet namun dakwaan tidak menggunakan salah satu alat bukti elektronik untuk lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa dapat dikenakan pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan aturan khusus namun menggunakan ketentuan umum yaitu Pasal 303 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan Pasal 303 KUHP dalam perkara tindak pidana judi online pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY dan menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai jenis ketentuan hukum yang bersifat formal seperti undangundang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian dengan melakukan pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan metode bersifat kualitatif dimana penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi (penafsiran) secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada putusan nomor 95/PID.B/2021/PN SBY dakwaan yang digunakan tidak sesuai dengan cara terdakwa melakukan perbuatannya dimana dakwaan yang digunakan yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP sedangkan, perbuatan terdakwa lebih mengarah pada pasal 27 ayat (2) UU ITE. Oleh karena itu dakwaan dan putusan yang tetapkan tidak sesuai pada ketentuan 63 ayat (2) KUHP yang menetapkan ketentuan asas lex specialis derogate legi generalis.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN ORANG TUA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan MA Nomor 863/Pdt/2013)

2023-04-05T04:38:55+00:00

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi korban yang mengalaminya. Orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini bukan hanya perbuatan dari orang tersebut, melainkan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kasus ini seorang anak berumur 18 tahun dan pemilik SIM karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang wanita pejalan kaki sehingga harus dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan hakim dalam putusannya dan juga meninjau implementasi teori tanggung gugat (aansprakelijkheid) dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama, bahwa dalam putusan sudah memenuhi 5 (lima) unsur terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam menentukan ganti rugi, hakim dalam putusannya memutus 2 (dua) kerugian yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 82.755.525; berdasarkan yang di tuntut sebesar Rp. 110.340.700; dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000; berdasarkan yang dituntut sebesar Rp. 1.000.000.000; dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan faktor kelayakan serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat. Hasil penelitian kedua bahwa bentuk tanggung gugat dalam putusan ini Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (aansprakelijkheid) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebankan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PERKAWINAN MEMADU (POLIGAMI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli)

2023-04-05T04:42:32+00:00

Penelitian ini dilakukan guna untuk (1) mengetahui pengaturan tentang perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta (2) mengetahui faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Perkawinan memadu atau poligami ini memusatkan lokasi penelitian di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (interview), dan teknik pencatatan dokumen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkawinan memadu atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli bersumber pada ajaran agama Hindu yaitu Kresna Brahmacari dan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam pawos 2 dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Jika melaksanakan perkawinan memadu dan mengesampingkan pengaturan yang diberlakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah maka akan diberikan sanksi. Namun, sejauh ini sanksi tersebut masih berlaku lisan dan belum terdapat di dalam awig-awig Banjar Dinas Tanggahan Tengah. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan memadu atau poligami yaitu karena (1) faktor dari rasa suka sama suka, serta (2) merasa bosan dengan istri pertama.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

2023-04-05T04:45:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 16 Tahun 2019 terkait pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan serta akibat hukum yang timbul dengan adanya dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskripti kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B bertempat di, Jalan Kartini, Nomor 2 Singaraja Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen, wawancara dan observasi yang nantinya data yang diperoleh tersebut, akan diteliti secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak di bawah umur yang diajukan ke pengadilan, proses dan prosedur pemberian dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi pada anak di bawah umur dalam keadaan hamil dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya yang terdapat dalam pasal 2 dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Akibat hukum yang diterima dengan dikeluarnya penetapan dispensasi yakni perkawinan dapat dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil dan memperoleh Akte Perkawinan.

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT’AH KEPADA ISTRI DARI PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)

2023-04-05T04:49:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan No. 1518/Pdt.G/ 2020/PA.Sit dan (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul pada putusan No. 1518/Pdt.G/2020/PA. Sit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pemberian mut’ah dari perceraian qobla al dukhul, jika ditinjau dari UU Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri”, jika ditinjau dari KHI dalam Pasal 159, yakni “mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat”, serta jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan putusan memberikan mut’ah kepada istri ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dengan pertimbangan yang berdasar untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dan (2) pertimbangan hakim pada putusan No.1518/Pdt.G/2020/ PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut’ah, Hakim berpendapat tergugat disunnahkan memberikan mut’ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 241.

IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN

2023-04-05T04:52:43+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa mengenai perbedaan sistem pembinaan antara narapidana residivis pencurian dengan narapidana non-residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan namun pelaksanaannya belum optimal karena lahan/ruang dan fasilitas yang digunakan sebagai wadah penunjang pembinaan terbatas, kurangnya dana anggaran, kurangnya ragam pelatihan kerja, serta overcapacity, (2) tidak adanya perbedaan sistem pembinaan antara narapidana residivis pencurian dengan narapidana non-residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dan tidak ada pola khusus terhadap narapidana residivis pencurian, hanya saja terhadap narapidana residivis pencurian dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan dilaksanakan penilaian assessment risiko.

PENGALIHAN PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI OLEH MINI MARKET DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UU N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN

2023-04-05T04:56:03+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengalihan penggunaan uang kembalian konsumen serta mengkaji pelanggaran atas pengalihan uang kembalian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling.Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi memang diarahkan oleh atasan minimarket dan dari pihak minimarket memang benar uang tersebut didonasikan ke yayasan amal yang membutuhkan. Dengan adanya pengalihan uang kembalian terlihat bahwa telah melanggar Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban Pelaku Usaha dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA DENPASAR

2023-04-05T05:00:14+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Denpasar, serta Upaya dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung tepatnya di Polres Denpasar dan Lapas kelas IIA Denpasar, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya dibagi menjadi 2 yakni faktor internal seperti merosotnya iman dan kepercayaan, psikologis, hingga pengalaman kekerasan dimasa lalu dan faktor eksternal seperti keluarga, faktor lingkungan, hingga pengaruh media social (2) upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Polres Denpasar khususnya Unit PPÅ adalah melakukan a). Upaya preemtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada orangtua b). Upaya preventif yaitu dengan satuan pembinaan masyarakat, dan membentuk tim lapangan c). Upaya represif yaitu dengan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan mediasi, hingga yang terakhir melakukan penegakan hukum.

LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

2023-04-05T05:02:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui legalitas modifikasi kendaraan roda dua yang berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran dan akibat hukum dari melakukan modifikasi terhatap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, pengguna kendaraan modifikasi dan bengkel modifikasi kendaraan roda dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Legalitas dari modifikasi kendaraan roda dua yang ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam memodifikasi kendaraan yaitu kendaraan yang telah dimodifikasi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). Yang mana dapat dikenai sanksi Pasal 285 ayat (1) UU no 22 tahun 2009. Tidak hanya itu modifikasi yang dilakukan juga terjadi pada tipe kendaraan tersebut yang menyebabkan perubahan pada bagian rangka kendaran, dimensi, dan mesin kendaraan yang mana dalam hal modifikasi ini telah melanggar Pasal 52 ayat (3) yang dapat dikenai sanksi pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA DALAM MELEGALISASIKAN PERKAWINAN SIRI MELALUI ITSBAT NIKAH

2023-04-05T05:06:13+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji dan mengetahui proses perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja (2) Mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Singaraja dalam melegalisasikan perkawinan siri melalui itsbat nikah. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Data yang akan digunakan yakni Data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Informan penelitian ini merupakan kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumen. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Singaraja tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah, namun dalam proses perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dicatatkan, dengan demikian masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja. (2) Dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah Hakim Pengadilan Agama Singaraja melihat dari Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan Bagi Masyarakat (Sosiologis) Dan Kepastian Hukum (Yuridis). Sehingga permohonan itsbat nikah disetujui oleh Hakim karena melihat kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas bagi para pihak.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HARTA BERSAMA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2023-04-05T06:10:36+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akibat harta bersama sebagai mahar perkawinan poligami tanpa izin, maka penggunaan harta bersama tersebut dianggap cacat hukum karena tidak adanya persetujuan pihak lain yang juga memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Harta bersama yang digunakan tanpa izin tersebut harus dikembalikan pada posisi awal seperti sebelum terjadinya pengalihan hak. (2) pembagian harta bersama yang telah menjadi mahar perkawinan poligami tanpa izin apabila terjadi perceraian dengan istri pertama mengenai besaran pembagian harta besama yaitu diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal yang mengatur baik yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata maupun dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam suami istri memperoleh masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

2023-04-05T06:13:45+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peraturan yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran tanah (2) bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif, dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sebagai bahan hukum primer penulisan skripsi ini yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menelaah asas-asas hukum, asas umum pemerintahan yang baik dan doktrin hukum yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal pendaftaran tanah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran tanah memiliki peran yang sangat penting yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam pembuatan akta tanah (2) Adanya beberapa kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran tanah yaitu ketidakmampuan para pihak dalam melengkapi persyaratan pendaftaran tanah sehingga hal tersebut akan menghambat kinerja dari PPAT.

PERAN ASEAN DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982

2023-04-05T06:17:04+00:00

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan (2) peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. adapunpendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Metode pencarian data yang dilakukan adalah library research, yaitu pada kepustakaan sebagai landasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) konflik di kawasan perairan Laut China Selatan tak luput dari historis atau sejarah dari kawasan perairan itu sendiri, yang mana kawasan tersebut sudah terkenal potensial sejak negara bangsa belum terebentuk. Kawasan perairan Laut China Selatan sudah terkenal sejak lama sebagai jalur utama pelayaran, yang menjadikan kawasan perairan tersebut objek perebutan kekuasaan, sehingga menjadikan kerajaan atau negara yang menguasainya mendapat benefit yang luar biasa. Dan juga karena alasan historis tersebut China mengklaim bahwa kawasan perairan Laut China Selatan adalah termasuk kekuasaan China, batas kekuasaan tersebut dinamakan nine dash line, ini yang menyebabkan ketegangan semakin menjadi karena China mengklaim tanpa dasar hukum. (2) ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kawasan Asia Tenggara tentu mempunyai sebuah kewajiban yaitu mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara, tentu mempunyai strategi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kawasan Laut China Selatan yaitu dengan menggunakan cara ASEAN Way, yang menyelesaikan permasalahan lebih kearah diplomasi preventif, yang lebih komunikatif sehingga lebih ke pendekatan antar individu.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENTA ANTARA ISRAEL-PALESTINA OLEH UNICEF

2023-04-05T06:20:34+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana konvensi mengatur hak-hak anak di wilayah konflik bersenjata dalam hukum internasional dan peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan perlindungan terhadap hakhak anak di daerah konflik bersenjata khususnya konflik bersenjata Israel dan Palestina diatur dalam beberapa konvensi internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Hak Anak 1989, (2) Dalam memberikan perlindungan anak, UNICEF mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi konvensi hak-hak anak, UNICEF juga memberikan program pendidikan dan advokasi perdamaian guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN TERHADAP RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT. (STUDI KASUS BANK BRI CABANG HELVETIA MEDAN)

2023-04-05T06:24:43+00:00

Perjanjian menjadi Instrumen untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil, salah satunya perjanjian kredit perbankan. Dalam ilmu Hukum, keadaan tersebut dinamakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan hukum bagi pihak yang lemah terutama nasabah kredit perbankan.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T06:29:42+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal sudah dilakukan dengan maksimal karena akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menguntungkan bagi para pihak yang terlibat. Peran kepolisian lebih mempertimbangkan aspek sosial dari korban serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian dan hambatan peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, dalam proses penyelesaian dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu perbedaan kepentinan pelaku dan korban sulit di satukan, sistem pemidanaan yang berlaku, nilai kepastian hukum dan kecelakaan lalu lintas yang berada diluar kabupaten.

IMPLEMENTASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr

2023-04-05T06:34:44+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan di Kabupaten Buleleng dan Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam pemberian dispensasi perkawinan di kabupaten buleleng berdasarkan studi putusan nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Singaraja. Teknik pengumpulan data dulakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan karena faktor perkawinan anak yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, faktor ekonomi dan, sosial, budaya. Dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan Hakim Pengadilan Agama Singaraja sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr)

2023-04-05T06:38:00+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr dan (2) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif pendekata pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang di peroleh yaitu (1) pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr adalah dengan menjalankan amar putusan dari Putusan Hakim yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap anak bernama HIRZI IRODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayarkan uang perkara senilai Rp. 5000,00. Pertanggungjawaban ini diberikan sesuai dengan bukti yang ada serta sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr adalah dengan memperhatikan alat bukti, aturan yang berlaku dan unsur-unsur yang telah dipenuhi. Pada inti amar putusan tersebut diketahui bahwa anak bernama HIRZI IRODI dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hukuman tersebut sudah sesuai dengan UU Perlindungan anak dimana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN PELAKU JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 683/PID.SUS/2016/PN.PBR)

2023-04-05T06:41:59+00:00

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, peranan Justice Collaborator dalam membantu proses perkara pidana Narkotika, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi para Justice Collaborator dalam tindak pidana Narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (stutue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Peranan justice collaborator dalam membantu proses perkara pidana narkotika adalah dimana justice collaborator dikenal dengan sebutan saksi pelaku yang saksi inilah yang akan memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana terorganisir sehingga seringkali pelaku tindak pidana narkotika adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan sehingga ketika dapat ditangkap satu pelaku dapat ditemukan pelaku lainnya melalui petunjuk dari saksi pelaku atau justice collaborator. Kemudian, (2) Perlindungan hukum bagi seorang Justice Collaborator adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang biasanya terogranisis menimbulkan ancaman bagi saksi pelaku karena banyaknya jaringan yang bisa jadi belum tertangkap sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PERBUATAN WANPRESTASI KLAIM ASURANSI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 182/PDT.G/2020/PN YYK)

2023-04-05T06:45:59+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul pada penggugat dan tergugat dalam kasus wanprestasi pembayaran klaim pada perjanjian polis asuransi pada putusan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Yyk, (2) Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhukum atas putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang membahas tentang wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tergugat wanprestasi dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku namun penggugat tidak mendapat jaminan apabila dikemudian hari tergugat memiliki itikad buruk dalam pelaksanaan putusan pengadilan. (2) Pelaksanaan ganti rugi terhukum dapat dimulai pada saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap, namun jika terhukum memiliki itikad tidak baik dalam pelaksanakan putusan pengadilan maka pemenang dalam persidangan dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN

2023-04-05T06:50:41+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetepan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran. (2) Untuk Mengetahui secara yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis pendekatan melalui perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim memberikan izin untuk mendapatkan penetapan permohonan pemohon Lisa dan Suami Pemohon Raymond Cheah Sin Liang karena perkawinan adalah sah dalam agama dan kepercayaan yang sudah berlangsung kurang lebih 15 Tahun, Pemohon dan suami pemohon sudah memiliki 4 orang anak, pemohon adalah domisili asli Medan, jika hakim tidak memberikan penetapan izin maka akan berdampak kepada pemohon dan suami pemohon karena tidak memiliki akta perkawinan. (2) Berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn Hakim tidak memberikan sanksi yang tertulis pada Pasal 61 Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 ayat 2 yang berbunyi “barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan pada pasal 4 menyatakan bahwa akan mendapatkan Hukuman kurungan selama-lamanya 1 Bulan”

PERJANJIAN NOMINEE DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr)

2023-04-05T06:54:21+00:00

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui kepastian hukum dari akta notariil dalam perjanjian nominee terhadap hak milik atas tanah di Indonesia, serta (2) menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum perjanjian nominee berdasarkan studi putusan nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode hermeneutik yakni dengan menginterpretasi teks yuridik dan mengabstraksikan secara jelas mengenai penerapannya di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tidak terdapat kepastian hukum dalam praktik perjanjian nominee yang dituangkan dalam bentuk akta notariil karena didalamnya mengandung unsur dualisme kepemilikan terhadap tanah dalam objek perjanjian, serta (2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian nominee dalam bentuk akta notariil terhadap status hak milik atas tanah dalam Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) karena gugatan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak nominee kedalam pihak dalam gugatan yang diajukan sehingga turut membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UMUM MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

2023-04-05T06:58:13+00:00

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa (1) implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil peneltian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Singaraja telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan namun asas cepat belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang waktu penyelesaiannya melebihi 5 (lima) bulan sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sebagian besar meliputi perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan (2) Pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara perdata umum dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari internal pengadilan dan eksternal dari pihak yang berperkara. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas.

PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG)

2023-04-05T07:02:25+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar bersarkan perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) mengetahui dan menganalisis terkait dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar. Dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, teknik observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah prebekel Desa adat banjar, prajuru adat dan masyarakat adat desa banjar. Teknik pengolahan dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan sedarah di desa adat banjar biasa dilakukan secara turun temurun dan bahkan telah menjadi budaya, yang menyebabkan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan tentang larangan perkawinan sedarah belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya larangan mengenai perkawinan sedarah, tidak diperhatikan adanya awig-awing atau peraturan adat oleh masyarakat adat banjar, kurang tegasnya prajuru adat desa banjar dan kuatnya keyakinan masyarakat akan dresta kula, yaitu hukum keluarga adat yang memberikan persetujuan. (2) Terdapat dampak yang signifikan dirasakan oleh beberapa masyarakat akibat adanya perkawinan sedarah yaitu adanya dampak sosial kultural yaitu masyarakat yang melangsungkan perkawinan sedarah cendrung melahirkan anak yang memiliki cacat fisik atau lahir tidak sempurna dan bahkan yang paling fatal adalah anak mati saat dilahirkan.

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MPD BALI/X/2010 TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T07:08:42+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan (2) Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (3) Upaya yang dilakukan Oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi Hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskrptif kualitatif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Prebekel Desa Adat Banjar Tegha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat adat Desa Banjar Tegeha. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Banjar Tegeha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik Observasi dan Teknik wewancara (interview) Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Prebekel Desa Adat Banjar Tegeha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal atau lempeng kapurusa (laki-laki) dan Desa Banjar Tegeha sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) Belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan patrilineal (lempeng kapurusa) yang sangat mengakar tumbuh di Desa Banjar Tegeha serta Masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang ada berdasarkan awig-awig desa adat. (3) Adapun Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan, menyatukan pendapat dan merubah pola pikir pada masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha.

Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR.

2023-04-05T07:14:09+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr; (2) status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventarisasi bahan hukum dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara;(2) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.

URGENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN SECARA VIRTUAL PADA MASA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TIANYAR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM)

2023-04-05T07:19:42+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) proses pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (2) keabsahan pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (3) urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, wawancara, dan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis sampel purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual dilakukan sesuai dengan Hukum Adat Bali serta tradisi di Desa Adat Tianyar melalui proses mepadik yang diimplementasikan dalam tingkatan kanistaning nista yakni berdasarkan upacara mabyakaon, mebyakala, mejati piuning, dan mepamit; (2) Pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual dari perspektif Hukum Adat Bali dinyatakan sah; (3) Urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual pada masa Covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali, yang diimplementasikan melalui video teleconference secara real time menggunakan saluran internet dan aplikasi pendukung yaitu zoom meeting dilaksanakan layaknya secara langsung.

ASESMEN TERPADU OLEH BNN PROVINSI BALI DALAM PENENTUAN STATUS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

2023-04-05T07:25:01+00:00

Penelitian dilakukan guna, (1) mengetahui analisa terkait mekanisme asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian berlangsung di Kota Denpasar yang berlokasi di BNN Provinsi Bali. Studi dokumenter, observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu non-probability sampling dengan penetapan sampel menggunakan teknik purposive sampling disertai teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Penelitian menghasilkan (1) mekanisme asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) meliputi dua tim yaitu tim hukum dan tim medis, kedua tim tersebut memiliki perannya masing-masing diantaranya, tim hukum menjalankan mekanisme asesmen hukum dengan menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan, dan tim medis melakukan mekanisme dengan menganalisa faktor medis yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, (2) tolak ukur dalam penentuan status pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu pada tim medis berpedoman kepada aspek hukum seperti aturan hukum terkait yang berlaku, track record crime yang diterdapat pada data base yang dimiliki oleh Polri dan BNN, sedangkan tim medis lebih berpedoman kepada faktor medis, seperti diagnosa pemakain, dan wawancara psikologis.

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG

2023-04-05T07:28:53+00:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji serta menganalisis pertimbangan jaksa dalam hal melakukan tuntutan atas tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dekriptif-preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu non probability sampling yang jenisnya purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diimplementasikan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng meski dilakukan saat pandemi; (2) Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ini mempertimbangkan tidak memberikan pidana mati karena atas dasar HAM dan terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara.

ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS DUDA MULIH TRUNA PADA PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSEPKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG)

2023-04-05T07:32:44+00:00

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalis tentang (1) Pengaturan terkait kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna pada perkawinan nyentana di Desa Kekekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. (2) Akibat hukum dari status duda mulih truna terhadap kedudukan dan hak mewaris di rumah asalnya di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam perspektif hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen serta diolah dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perkawinan nyentana diatur dalam awig-awig di Desa Kekeran, dalam awig-awig tersebut juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkawinan nyentana, namun mengenai kedudukan dan hak mewaris duda mulih truna pada perkawinan nyentana tidak diatur secara jelas terkait apakah laki-laki tersebut masih memiliki hak mewaris atau tidak, namun pada umumnya dalam perspektif hukum adat Bali laki-laki yang pernah melakukan perkawinan nyentana tidak memiliki hak mewaris lagi. (2) Akibat hukum dari perceraian pada perkawinan nyentana maka laki-laki akan berstatus duda mulih truna dimana pada konsepnya ia harus pulang kembali ke rumah asalnya. Laki-laki yang berstatus duda mulih truna dianggap sudah ninggal kedaton (melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya) sehingga tidak memiliki hak mewaris lagi di rumah asalnya, meskipun duda mulih truna tidak memiliki hak mewaris lagi, namun pihak keluarga dapat memberikan sebagian harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu serta mendapat persetujuan dari pihak keluarga, pemberian harta warisan ini di dasari oleh rasa kasihan dan rasa kemanusian dari pihak keluarga laki-laki tersebut.

KEDUDUKAN DAN HAK SEORANG JANDA AKIBAT PERCERAIAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)

2023-04-05T07:35:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali pada Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda dari harta bersama secara adat di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui bagaimana Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam awig-awig Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel digunakan teknik non propability sempling dengan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sempling dan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan seorang perempuan setelah bercerai akan menjadi seorang janda yang memiliki hak terhadap harta bersama, untuk hak terhadap harta bersama seorang janda tetap memiliki hak dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut sama rata dengan asas keikhlasan kedua belah pihak namun apabila tidak ada permintaan pembagian harta bersama akan jatuh pada pihak laki-laki karena menganut sistem patrilinial. (2) Akibat hukum pembagian harta bersama yaitu hutang dalam perkawinan akan ikut dibagi, kurang rasa keadilan karena hak pemeliharaan anak akan jatuh pada pihak bapak/ purusa, kurangnya jaminan hukum karena pembagian harta akan dilakukan dengan asas keiklasan. (3) Dalam awig-awig sudah membahas tentang pembubaran harta bersama dalam Pawos 49 “pagunakaya polih pahan pada” namun belum merinci, pembagian harta bersama akan berbeda apabila atas kemauan bersama secara ikhlas dan kemauan satu pihak dan pihak lainnya menolak.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR

2023-04-05T07:39:00+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.