BUDAYA POLITIK PENGUASA DALAM MENANGANI PREMANISME

Abstract

Secara umum tujuan tulisan ini adalah untuk memahami budaya politik penguasa dalam penanganan aksi premanisme dan anarkisme di Indonesia. Secara khusus tujuan tulisan ini ada dua, yaitu : pertama, untuk mengetahui genealogi  premanisme ?; kedua, memahami budaya politik penguasa dalam penanganan aksi premanisme dan anarkisme? Metode yang digunakan metode kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara sosiohistories munculnya fenomena premanisme dan anarkisme melalui proses yang panjang, berakar pada tradisi kerajaan, berlanjut pada masa kolonial, dan diwariskan pada generasi sesudahnya. Kemunculannya disebabkan oleh multifaktor -- jalinan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial maupun politik. Ideologi yang melatarbelakangi tidak bisa dilepaskan dari keinginan orang-orang tertentu tetap berkuasa. Berbagai upaya ditempuh untuk melanggengkan kekuasaan, di antaranya memakai jasa preman sebagai alternatif. Strategi yang dipilih melalui kredit sosial dalam wujud janji dan atau bantuan yang akhirnya dibalas dalam bentuk jasa dan loyalitas. Akhirnya, terciptalah tautan tuan hamba yang mengental antara preman selaku hamba dan tuannya. Mengingat demikian keberadaannya, maka bisa dipahami dalam penanganannya penguasa cenderung kurang tegas dan pragmatis (pragmatisme). Padahal untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga, dalam penanganan premanisme pemerintah hendaknya berpegang pada law inforcement yang kuat dan tegas. Untuk itu, penguasa seharusnya “bersih” dari praktik premanisme. Sebaiknya dihindari persekutuan atau perselingkuhan politik dengan ormas, individu, kelompok yang berprilaku preman.