Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia

Endah Rantau Itasari

Abstract


Pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan-ketentuan
pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam The
Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949, The International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan
dalam The Convention on The Rights of The Child 1989. Hakekat hak atas
pendidikan pada tingkat pendidikan dasar, sebagaimana ditegaskan
dalam ICESCR, merupakan suatu kondisi tertentu harus diciptakan oleh
negara peratifikasi. Aspek substansi pendidikan dan manajerial
penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13
ICESCR bagi negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap
orang. Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana
pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan
segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan
pemenuhannya secara bertahap oleh negara untuk setiap saat dicapai
dan ditingkatkan pemenuhannya dalam bidang pendidikan, khususnya
pendidikan dasar dan menengah.

Full Text:

PDF

References


Beiter, Klaus Dieter. 2005. The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publisher.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, The Right to Education (Art. 13), 08/12/99, E/C.12/1999/10, CESCR, 8 December 1999, para 1; pernyataan ini didukung oleh the World Bank in Crying Out for Change, World Bank in three volumes

(2002).

Freeman, M. 1992. The Limits of Children’s Rights. dalam The Ideologies of Children’s Rights.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Marzuki. 2011. Permasalahan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Makalah Forum Grup Discussion, Pemetaan Permasalahan Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Negara, Setjen Kemdikbud, Hotel Park Jakarta, 23-24 November 2011.

Perwira Taihitu, Bonanza. 2003. Penaatan Indonesia Pada Standar-Standar Hak Asasi Manusia Internasional. Thesis Fisipol, Universitas Indonesia, 2003.

Santos Pais, M. A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights. dalam UNICEF Innovative Essay, 9.

Tomasevski, Katarina. 1995. Indicators. dalam Asbjorn Eide (et.all). Economic, Social and Cultural Rights A Textbook.

Triyana, Heribertus Jaka. 2006. Implikasi Hukum Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM, 4(1).

Wringe, Colin. 2006. Moral Education: Beyond the Teaching Rights and Wrong. Springer.




DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16534

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16534.g9927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :

Universitas Pendidikan Ganesha



Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial indexed by:

Crossref



Creative Commons License
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.