SISTEM PERKAWINAN NYENTANA DALAM KAJIAN HUKUM ADAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKOMODASI KEBIJAKAN BERBASIS GENDER

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk perkawinan matriarki yang umumnya terselenggara pada masyarakat Hindu Bali sering diidentikkan dengan istilah nyentana (nyeburin) apabila dikaji secara sekilas tampak seperti bentuk perkawinan matriarki yang dijumpai pada masyarakat Minang Kabau (Sumatra Barat). Secara proses memang serupa dengan bentuk perkawinan matriarki, namun secara esensi selaras dengan sistem purusa atau patriarki yang dikembangkan oleh masyarakat Hindu Bali. Jadi, terdapat akomodasi dari perpaduan dua unsur yang mengindikasikan ada peranan gender di dalamnya berbaur dan terintegrasi secara harmonis mendukung efektifitas keberlakuan hukum dalam masyarakat adat. Hal ini dapat ditinjau dari perspektif kajian mengenai gender dalam hukum adat bahwa berdasarkan teori struktural fungsional sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa.

         Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengkajian hukum adat Hindu Bali dalam perkawinan nyentana.  Penguatan lembaga adat dari segi sanksi dan kepatuhan memberikan daya ikat tersendiri terhadap hukum yang berlaku, dan apabila perlu dikukuhkan melalui awig-awig adat sehingga memiliki daya ikat dari segi keberlakuannya. Bentuk perkawinan nyentana sebagai alternatif dalam suatu keluarha tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga status perempuan dikukuhkan menjadi laki-laki (putrika) hal ini mengindikasikan adanya penghargaan pada peran gender yang harmonis sebagai pelanjut keturunan. Konsekwensinya adalah dimuatnya kebijakan berbasis gender yang mengakomodasi peran perempuan di dalammnya.