REALISASI ISI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3 MDP BALI/X/2010 TERKAIT DENGAN ANAK PEREMPUAN TERMASUK BERHAK MEWARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

Ketut Sudiatmaka

Abstract


Abstrak Latar belakang penelitian ini adalah kajian terhadap status hukum perempuan Bali lemah dari segi pewarisan, karena menurut Hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki.. Wanita di dalam Hukum Adat Masyarakat Bali masih mengalami diskriminasi dari segi ketentuan hukum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bentuk pengambilan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan adat perihal waris di kabupaten Buleleng; (2) untuk mengetahui realisasi isi keputusan MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, 15 Oktober 2010 tentang perempuan Bali menerima 1/2 dari hak waris purusa setelah dipotong 30% untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. (3) Untuk mengetahui pandangan dan keberterimaan perempuan di Kabupaten Buleleng terhadap implementasipsamuan agung III MUDP Bali; (4) untuk mengetahui pengaruh dari penetapan SK MUDP Provinsi Bali No.01/Kep/PsM-3/MDP BALI/X/2010, dan daya ikat bagi masyarakat adat di kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian dijabarkan sebagai berikut: (1) luaran tahun I: perancangan dan pengembangan kebijakan tentang ketentuan adat yang lebih menjamin hak-hak perempuan secara hukum, dan Buku Ajar. (2) luaran tahun II: artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/internasional seperti jurnal Hukum Pandecta, dan rekomendasi yang berkaitan dengan rujukan draft naskah akademik yang dirancang oleh peneliti untuk diusulkan ke instansi terkait sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Hasil penelitian Bentuk pengambilan keputusan di wilayah adat sudah menyesuaikan dengan uger-uger adat yang berlaku di masing-masing daerah di Kabupaten Buleleng tempat penelitian dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan isi Pesamuan Agung III itu, dirasakan sangat perlu adanya perarem-perarem di masing-masing desa adat guna adanya pengenjuh awig yaitu penambahan atau perubahan awig-awig yang telah dimiliki dan berlaku. Dalam aplikasi putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali, mendapat respon negarif dari anak laki-laki yang kurang memahami asas komunalitas di antara anak laki-laki maupun perempuan, tetapi jika dilihat pemberi waris dalam bentuk paweweh tampaknya anak laki-laki pun tidak keberatan. Tanggapan positif masyarakat Buleleng menghormati hak perempuan Bali dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi dengan kebijaksanaan memberikan kesempatan sebagai pewaris di dalam keluarga. Kata Kunci: Decision Tree, Diskriminasi Perlakuan, Hukum Adat, Kebijakan, Keputusan, Kontradiktif , Mewaris, Perempuan Bali. Abstract The background of this research is the study of the legal status of women Bali weak in terms of inheritance, because according to the Customary Law Bali rightful heir only male offspring and the families of men and male foster child. Women in the Indigenous people of Bali are still suffering discrimination in terms of provision law. In general, this study aims to (1) to determine the form of policy making in the traditional decision-making process regarding inheritance in Buleleng district; (2) to determine the actual contents of Bali Province MUDP decision No.01/Kep/PSM-3/ MDP BALI/X/2010, October 15, 2010 on Bali receives 1/2 of the women's inheritance rights purusa after the deduction of 30% for inheritance and conservation purposes. (3) To know the views and acceptance of women in Buleleng against the great implementasion pesamuan III MUDP Bali; (4) to determine the effect of fixing SK MUDP Bali Province No.01/ Kep/PSM-3/MDP BALI/X/2010, and the holding capacity for indigenous peoples in Buleleng regency. This study will be conducted over two years, ie from 2015 to 2016. The output of the study described as follows: (1) the outcome of the first: the design and development of a policy on customary provisions that guarantee the rights of women in law, and Textbook , (2) the outcome of II: scientific articles in journals accredited national / international as Pandects law journal, and recommendations with regard to the referral draft academic paper designed by the researchers to be proposed to the relevant institutions as a reference in determining the law. The form of the decision-making research results in the area of indigenous adjust with uger-uger custom prevailing in each region in Buleleng where research is conducted. To be able to browse the congregation carried Agung III, perceived necessary for perarem-perarem in each indigenous village to the pengenjuh awig that additions or changes awig awig which has been owned and is valid. In applications congregation Court ruling III MUDP Bali, getting a response negarif of boys who do not understand the principle of commonality among boys and girls, but when seen in the form of inheritance giver paweweh boy apparently did not mind. Positive response community Bali Buleleng respect women's rights in the areas of social and economic life with the wisdom of giving a chance as heir in the family. Keywords: Decision Tree, Discrimination treatment, Customary Law, Policy, Decisions, Contradictory, heir, Women Bali.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.