Mengungkap Penerapan Sanksi Pelayanan Adat serta Implementasi Prinsip 5C Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala
DOI:
https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.49973Keywords:
sanction, service, customary, 5C , bad creditAbstract
This study aims to find out how the credit distribution system at the LPD Desa Munduk Bestala, the internal control system with the application of the 5C principle and the customary service sanctions as an internal control system at the LPD Desa Munduk Bestala, as well as the implications of the application of the 5C principle and the customary service sanctions at the LPD Desa Munduk Bestala. This study uses qualitative methods with descriptive data analysis. Data was collected by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that; 1) The credit system applied by the LPD Desa Munduk Bestala, namely credit is only given to customers from Munduk Bestala village who have a family card and are married with a loan amount of IDR 3,000,000 to IDR 15,000,000,-; 2) LPD assesses the customer according to the 5C principle, if there is a customer who has bad credit then the customary service sanctions are applied to the customer, namely that a certificate of free administration will not be issued by the customary leader and Jero Mangku will not visit the customer when there is a religious ceremony such as death and marriage. 3) The implication is that the implementation of the customary service sanctions and the implementation of the 5C Principles on the internal control system as an effort to prevent bad loans at LPD Desa Munduk Bestala can reduce the occurrence of bad loans.References
Deegan, Craig. 2000. Financial Accounting Theory. Australia NSW: McGrawHill.
Hardiningsih, P (2009). Determinan Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Auditing, vol. 9, No. 4.
Kasmir (2010). Manajemen Perbankan. Edisi ke 9. Rajawali Pers. Jakarta. (2012). Dasar-dasar Perbankan. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
J, Moleong Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ramadja Karya
Kartika, Jember. 2017. Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Pricipal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) SeKecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.
Pemerintah Provinsi Bali, 2002, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2017. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Peraturan Gubernur Bali. 2013. Pergub Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah.
Wiradana, I. G. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian kredit Di Lembaga Perkreditan Desa, 2015 Volume: 3 No. 1.
Wirawan, I Ketut. 2017. Hukum Adat Bali. Simdos UNUD, Vol: 7 No.3.
