Transparansi Dana Penanggulangan Bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar
Kata Kunci:
(Prinsip Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Corona Disease 2019 (Covid-19))Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan yaitu Prinsip – Prinsip Transparansi yang merujuk pada (Andrianto, 2007). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 64 Desa dan 6 Kelurahan dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar dengan sampel sebanyak 120 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan diukur menggunakan Skala Likert. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, transparansi dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan maksimal, hal ini ditunjukkan pada pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar bersifat transparan.Referensi
Andrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing.
Aryani, N. P. D. E., Werastuti, D. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Penglolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 11(2), 178–190. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231
Ati Nafsil, S. M. (2013). Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 2(Vol 2, No 4 (2013): Oktober 2013), 38–51.
Fitrinanda, D., Linda, & Febrianty L, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Journal Of Islamic Accounting Research, 2(2), 92–112.
Grahani F, A., & Kurniawan, R. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa. RES PUBLICA, 1(3), 41–56.
Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 478–485.
Hukum, J. D. dan I. (2020). Undang - Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020. Sekretariat Kabinet Republik Indoensia. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf
Kementerian, D. (2020). Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. JDIH BPK RI.
Kementerian, D. N. (2020). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141351/permendagri-no-20-tahun-2020
Lidyana, V. (2020). Geger di Akhir Tahun, Korupsi Bansos Corona Terkuak. Detik Finance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5316714/geger-di-akhir-tahun-korupsi-bansos-corona-terkuak/1
Nurhakiki, A. (2016). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Reza, E. M. (2018). Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Rosidin, I. (2020). Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Diduga Jadi Dalang Kasus Korupsi Dana Hibah PEN. Regional Kompas. https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/17193571/kepala-dinas-pariwisata-buleleng-diduga-jadi-dalang-kasus-korupsi-dana-hibah?page=all
Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. Researchgate.net, 1(1), 28–41.
Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. In Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. In Universitas Muhammadiyah Palembang.
Widiartana, N. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. Jurnal Ilmiah Akuntansi …, 10(3), 307–315.
Yusran, A., Sadik, N., & Hasrullah. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi, 4(3), 315–327.
