Eksistensi Desa Adat Dalam Kemandirian Ekonomi Pasca Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di BALI

Ni Luh Gede Mita Sundari; A. A. Gede Putra Pemayun

doi:10.23887/jppsh.v8i1.78899

Authors

Ni Luh Gede Mita Sundari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
A. A. Gede Putra Pemayun Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78899

Keywords:

Eksistensi Desa Adat, Kemandirian Ekonomi, Peraturan Daerah

Abstract

Perubahan sistem politik mendorong Pemerintah Provinsi Bali membentuk suatu regulasi terkait Desa Adat sebagai kepedulian dan upaya melindungi eksistensi Desa Adat di Bali yang diharmonisasi melalui gerak dinamika perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi desa adat dalam kemandirian ekonomi pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dari 7 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik pemeriksaan data menggunakan metode Triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan Desa Adat Guwang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah memiliki masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan perasaan kelompok. Kendala yang dihadapi oleh Desa Adat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu kendala yang timbul karena faktor internal dan kendala yang timbul karena faktor eksternal. Simpulan penelitian yaitu adanya lembaga perekonomian yang ada yaitu lembaga yang bergerak di sektor keuangan adalah LPD dan disektor riil adalah BUPDA, maka mampu menfaatkan potensi yang ada di wewidangan Desa Adat yang dapat mendukung terjadinya kemandirian ekonomi yang dimana akan mewujudkan kasukretan Desa Adat. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai kemandirian ekonomi Desa Adat di Bali.

References

Adnjana Putri, K. S., & Raka, A. A. G. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Study Penelitian pada LPD Desa Pekraman Sesetan). Jurnal Widya Publika, 9(1), 92–103. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.655.

Agustini, M. E. (2019). Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Memberikan Pelayanan pada Masyarakat Desa Legian. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), 279–291. https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2212.

Arjaya, I. M. (2022). The strength of traditional villages in managing coastal areas in Bali. Law Doctoral Community Service Journal, 1(1), 54–59. https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.1.4430.54-59.

Datrini, L. K., Suwitra, I. M., & Selamet, I. K. (2023). Penguatan Desa Adat Melalui Kemandirian Dan Pemberdayaan Krama Desa. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan, 7(2), 54–60. https://doi.org/10.22225/wicaksana.7.2.2023.54-60.

Dewi, C. I. D. L., & Dharma, I. B. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Dari Keberadaan Pasar Modern di Kabupaten Jembrana. Jurnal Sutasoma, 1(2), 92–98. https://doi.org/10.58878/sutasoma.v1i2.220.

Diantika, P., & Mastini, G. N. (2023). Moderasi Beragama Melalui Pemujaan Hindu-Islam Di Pura Keramat Desa Adat Seseh Kabupaten Badung. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 6(2), 207–223. https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.1936.

Fauziyah, F. (2022). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 58–74. https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2776.

Hakim, M. L., & Qurbani, I. D. (2022). Analisis normatif pengaturan pembentukan desa adat. Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara, 1(2), 92–106.

Hoffman, D. W. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.

Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(1), 24–37. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20533.

Hukum, J. A. (2024). Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida : Tinjauan Hukum Dan Peluang. 7(1), 23–31. https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4967.

Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 231–256.

Jayanti, I. G. N., Rupa, I. W., Satyananda, I. M., Putra, I. K. S., Rema, I. N., Sumarja, I. M., & Sumerta, I. M. (2022). Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali. DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan, 22(2), 127–135. https://doi.org/10.32795/ds.v22i2.3398.

Kurniasari, T. W. (2022). Kekuatan Hukum Lembaga Keuangan Adat Hindu (Lembaga Perkreditan Desa/Lpd) : Salah Satu Penguat Ekonomi Di Sektor Informal Di Bali. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 1–14. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6651.

Magfirah, N. K. (2020). Model Komunikasi Pengembangan Wisata Kearifan Lokal Pada Desa Wisata Mukapayung Kabupaten Bandung Barat. JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan), 3(2), 99–116. http://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/2709.

Piadnyan, K. B., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 378–382. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.378-382.

R., Kamurnian Tafonao, Artha Lumban Tobing, L. J. (2023). GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. Elvandar, 9(4), 100–104.

Rahmawati, Y., Santaufany, F. F. A., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2022). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Covid-19: Studi Kampung Tangguh Di Jawa Timur. Masyarakat Indonesia, 47(1), 1–12. https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.936.

Rohman, M. A., Hasanah, F. N., & Untari, R. S. (2020). Development of Interactive Learning Videos to Increase Learning Motivation in Graphic Design Lessons in Vocational Schools: Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Pelajaran Desain Grafis Di SMK. Procedings of The Icecrs, 8(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21070/icecrs2020485.

Sandiasa, G., & Sudianing, N. K. (2021). Pelaksanaan Administrasi Dan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid 19. Jurnal Widya Publika, 9(1), 36–52. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652.

Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1). https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250.

Setyastrini, N. L. P., Darmayasa, I. N., Suprapto, P. A., & ... (2023). Pemberdayaan Perekonomian Desa Adat Melalui Pendampingan Rancangan Sistem Akuntansi BUPDA. …, 4(4), 1667–1675. https://www.madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/604.

Sinta, T. N., & Reumi, F. (2023). Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. Amanna Gappa, 31(1), 2023.

Suarjana, I. W. (2023). Theoretical Basis for Setting Baga Utsaha Druwen Traditional Village (BUPDA) as an Economic Institution for Traditional Village Communities in Bali. Law Doctoral Community Service Journal, 2(2), 72–77. https://doi.org/10.55637/ldcsj.2.2.7483.72-77.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.

Sumarjo, S. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi, 2(1), 27–39. https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222.

Wati, N. K. P. C., Mahendrawati, N. L., & Ujianti, N. M. P. S. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi. Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 32–36. https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36.

Wibawa, I. P. S., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). Mudra Jurnal Seni Budaya, 35(3), 257–265. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103.

Yasa, I. P. G. B., & Sudiana, A. A. K. (2022). Peran Desa Adat Kapal Dalam Kewenangan Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(1), 1–14.

Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 25(5), 292–295. https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448.