PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Elly Kristiani Purwendah, Eti Mul Erowati

Abstract


Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OEDC) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan prinsip pencemar membayar sebagai sebuah risiko dari pelaku usaha melakukan usahanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup. Pertimbangan tuntutan ganti rugi lingkungan terdapat pada bagian menimbang huruf b dan c yang menyatakan bahwa besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau putusan pengadilan.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137

Article Metrics

Abstract view : 891 times
PDF file view : 305 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :



Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha indexed by:

 Crossref  




Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.