STUDI KASUS TENTANG PENANGGUHAN PERJANJIAN EKSTRADISI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HONGKONG DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dewa Gede Sudika Mangku, Charel Benindra Manurung

Abstract


Pada 19 Agustus, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Ini adalah langkah terbaru dalam mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom, menyusul pengesahan undang-undang keamanan yang baru. Sebelumnya, Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah China menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan undang-undang keamanan telah "menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong" Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai "intervensi asing di Hong Kong". Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan bekas jajahan itu ke Beijing.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38587

Article Metrics

Abstract view : 85 times
PDF file view : 79 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal ini diterbitkan oleh :



Universitas Pendidikan Ganesha


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha indexed by:

 Crossref  




Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.