RATIFIKASI TERHADAP TRAKTAT PERSETUJUAN PARIS (PARIS AGREEMENT) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Abstract

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi, adaptasi, dan pembiayaan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengesahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara. untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kontribusinya dengan menyusun dan melaporkan rencana-rencana dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kewajiban negara sebagai bentuk implementasi dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia mencakup aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Pengesahan Paris Agreement dilakukan atas dasar internal dan eksternal. Dari sisi internal, alasan di balik pengesahan tersebut berasal dari kebutuhan akan dukungan ekonomi dari negara maju, tekanan dari LSM dan masyarakat adat Indonesia, alasan pegawai dan hukum tata negara Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim. Dari sisi eksternal, adalah pemenuhan tuntutan global, tekanan internasional, serta meningkatkan eksistensi dan citra positif Indonesia di forum internasional. Ratifikasi Paris Agreement diharapkan dapat meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, transfer teknologi serta mekanisme transparansi dan tata kelola yang berkelanjutan.