PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Authors

  • Rahayu Subekti Universitas Sebelas Maret
  • Shinta Dwi Destiana Universitas Sebelas Maret

DOI:

https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47556

Keywords:

kebijakan penataan, penataan lingkungan, Kabupaten Purbalingga

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekuranga personil, koordinasi yang kurang baik antar intansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.

References

Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: Alumni

Pamudji. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju

Adi Sulistyono, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Rahayu Subekti, dan Winarno Budyatmodjo. Guarantee Access To Information Of Climate Change On Water Resources BasedOn National Plan For Climate Change Adaptation In Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol: 4, Tahun 2015.

Dian Herdiana. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Volume 1, Nomor 3, 2018.

Foti, J., de Silva and Lalanath. A Seat at the Table: Including the Poor in Decisions for Development and Environment, World Resources Institute, Washington DC, Tahun2010.

Foti, J., de Silva, L., McGray, H., Shafier, L., Tablot, J., and Werkmesen, J. Voice and Choice: Opening the Door to Environmental Democracy, World Resources Institute, Washington DC, Tahun 2008.

Ilham Arif Sirajuddin. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 1, 2014

Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 10 Nomor 1, Tahun 2022

Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti. Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)”. Jurnal Yustisia. Volume 2, Nomor 2, 2013.

Resmi Pringati, S.ST. 2021. Penduduk Meningkat, Lahan Pertanian Makin Terancam. https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan-pertanian-makin-terancam/ Diakses 21 April 2021.

Downloads

Published

2022-05-01