PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
DOI:
https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.47556Keywords:
kebijakan penataan, penataan lingkungan, Kabupaten PurbalinggaAbstract
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perspektif Hukum Administrasi Negara dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan Kabupaten Purbalingga dan mekanisme pengawasannya serta hambatan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini ialah studi hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan beberapa wawancara. Implementasi kebijakan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal sebab banyak pelaku usaha kecil yang membuang limbah usahanya tidak pada tempatnya dan sesekali masih terjadi banjir di suatu daerah. Selain itu, masih dijumpai beberapa kendala pada implementasinya, seperti sedikitnya dana dari pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang kekuranga personil, koordinasi yang kurang baik antar intansi-intansi serta masih dijumpai beberapa pelaku usaha yang kurang peduli dengan kelestarian lingkungan.
References
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
Daud Silalahi. 1996. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: Alumni
Pamudji. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Satjipto Raharjo. 2006. Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Solly Lubis. 1992. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju
Adi Sulistyono, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Rahayu Subekti, dan Winarno Budyatmodjo. Guarantee Access To Information Of Climate Change On Water Resources BasedOn National Plan For Climate Change Adaptation In Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol: 4, Tahun 2015.
Dian Herdiana. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Volume 1, Nomor 3, 2018.
Foti, J., de Silva and Lalanath. A Seat at the Table: Including the Poor in Decisions for Development and Environment, World Resources Institute, Washington DC, Tahun2010.
Foti, J., de Silva, L., McGray, H., Shafier, L., Tablot, J., and Werkmesen, J. Voice and Choice: Opening the Door to Environmental Democracy, World Resources Institute, Washington DC, Tahun 2008.
Ilham Arif Sirajuddin. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 1, 2014
Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 10 Nomor 1, Tahun 2022
Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti. Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang)”. Jurnal Yustisia. Volume 2, Nomor 2, 2013.
Resmi Pringati, S.ST. 2021. Penduduk Meningkat, Lahan Pertanian Makin Terancam. https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/03/28/penduduk-meningkat-lahan-pertanian-makin-terancam/ Diakses 21 April 2021.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with the Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Access)