PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM TATA KELOLA IKLIM

Authors

  • Hartana Universitas Bung Karno
  • Safira Shizuoka Suardana Universitas Pendidikan Ganesha

Keywords:

Kerjasama Internasional, Perubahan Iklim, Aksi Kolektif

Abstract

Samudra Arktik memainkan peran penting dalam mengatur iklim Bumi, namun lingkungannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menghadapi perubahan iklim membutuhkan tindakan bersama. Berdasarkan premis bahwa kolaborasi spontan berkurang dalam masalah tindakan kolektif berskala besar, makalah ini membahas, dari perspektif hukum, peluang dan keterbatasan yang dihadapi organisasi internasional Arktik untuk menerjemahkan rezim peraturan global perubahan iklim ke dalam pengaturan regional dan mendorong tindakan kolektif. Terjemahan ini terjadi ketika organisasi menjadi platform kolaboratif yang menggabungkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk negara, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Tindakan kolektif juga diperkuat ketika organisasi menampilkan beragam kapasitas pengaturan. Organisasi internasional menghadapi beberapa keterbatasan tentang tata kelola iklim Arktik karena fragmentasi kelembagaan, munculnya pemangku kepentingan Arktik baru, dan meningkatnya fokus pada kerja sama antar negara yang secara efektif mengesampingkan pemangku kepentingan non-negara. Perkembangan ini pada akhirnya dapat mengikis sistem pemerintahan daerah ini.

References

Adam Stÿpi´en dan Timo Koivurova, 'Memformulasikan Kebijakan Lintas Sektoral: Tantangan dan Peluang dari Pembuatan Kebijakan Arktik UE yang Efektif' dalam Nengye Liu, Elizabeth Kirk dan Tore Henriksen (eds), Uni Eropa dan Arktik (Brill Nijhoff, 2017) 14.

Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Alicia Adser`a, Carles Boix dan Mark Payne, 'Apakah Anda Dilayani? Akuntabilitas Politik dan Kualitas Pemerintah' (Oktober 2003) 19 Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Organisasi 445.

AMAP, Bab 2: Karakteristik Fisik/ Geografis Arktik dalam Laporan Penilaian AMAP: Masalah Polusi Arktik. Program Pemantauan dan Penilaian Arktik (AMAP), Oslo, 1998.. ibid 9–10

Elinor Ostrom, 'Pendekatan Multi-Skala untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Masalah Aksi Kolektif Lainnya' (2010) 1 Solusi 1 2.

Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3(1), 50-81.

Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. Perspektif, 22(2), 142-165.

Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. Pandecta Research Law Journal, 12(2), 111-134.

Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 21(2), 40-51.

Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN

Resolusi Parlemen Eropa 16 Maret 2017 tentang Eropa yang terintegrasi Kebijakan Serikat untuk Arktik (2016/2228(INI)) (2017) angka A.

TERBATAS. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 233-243.

University Press, 1990) 1

Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. Metodologi Penelitian Pendidikan, 36. Elinor Ostrom, Mengatur Commons: Evolusi Institusi untuk Kol Aksi Lektif (Cambridge

Downloads

Published

2022-05-01